Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah Kota Surakarta untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Oleh :
Nunik Nurhayati - E0005238 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai latar belakang pembuatan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta sebagai landasan operasional pembangunan hukum di Kota Surakarta. Selain itu, juga untuk mengetahui peran Program Legislasi Daerah untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara anggota DPRD Kota Surakarta dan Bagian Legislasi DPRD Kota Surakarta yang berkaitan dengan pembuatan Program Legislasi Daerah. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data yang digunakan, setelah itu menyajikan data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk menyusun deskripsi dan pemahaman permasalahan digunakan teori pemerintahan daerah, teori legislasi daerah, teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan konsep perencanaan. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, Program Legislasi Daerah memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Di masa awal masa kerja setiap tahunnya, DPRD Kota Surakarta terlebih dahulu harus membuat Program Legislasi Daerah yang berisi daftar Rancangan Peraturan Daerah yang harus dibahas pada satu waktu tertentu dimana dalam pembuatannya, Program Legislasi Daerah dibahas bersama antara DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta. Program Legislasi Daerah dapat mengantisipasi adanya Peraturan Daerah bermasalah. Oleh karena itu, dengan adanya Program Legislasi daerah, fungsi legislasi DPRD Kota Surakarta yang dijalankan oleh Badan Legislasi Daerah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Badan Legislasi Daerah membuat Program Legislasi daerah yang berfungsi selain sebagai salah satu tugas yang harus dilakukan, Program Legislasi Daerah juga menjadi sebuah pedoman Badan Legislasi Daerah yang berisikan daftar-daftar yang harus dikerjakan secara terjadwal untuk memaksimalkan fungsi legislasi DPRD Kota surakarta secara efektif dan efisien. ABSTRACT This research studies and addresses the problem concerning the background of Surakarta City’s Local Legislation Program as the operating foundation of law development in Surakarta city. In addition, it also aims to find out the role of Local Legislation Program to support the legislation function of Surakarta City Council. This study belongs to a non doctrinal or empirical law research that is prescriptive in nature. The location of research is in the office of Local House of Representative of Surakarta City. The data types employed were primary and secondary one. The primary data sources derived from the result of interview with the vice chairman of the Surakarta City Council and Legislation Division of Surakarta City Council. The secondary one derived from the law materials consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were interview and library study on books, legislations, documents, and etc. The data analysis was done using interactive qualitative analysis model starting from data collection, followed by reducing the data used, displaying data, and finally conclusion drawing. In order to arrange description and to understand the problem, the local government, local legislation, City Council theories and planning concept were used. From the discussion of research result, it can be concluded that: in the process of Local Regulation development, Local Legislation Program has a very important role because it become the reference concerning the priority scale of developing the Local Regulation draft. In early work period every year, the Surakarta City Council should make Local Legislation Program first containing the list of Local Regulation Draft that should be discussed in certain point of time on which the Local Legislation Program development is discussed jointly by the Surakarta City Council and Surakarta City’s Government. The Local Legislation Program can anticipate the presence of problematic Local Regulation. Therefore, in the presence of local Legislation Program, the legislation function of Surakarta City Council carried out by Local Legislation Body can proceed well. In this case, the Local Legislation Body makes the Local Legislation Program functions, in addition to as one task that should be done, as a guideline of Local Legislation Body containing the list of tasks that should be carried out based on the schedule to maximize the legislation function of Surakarta City Council effectively and efficiently.