Perlindungan hukum bagi konsumen perumahan griya kurnia indah atas informasi kualitas bangunan oleh pengembang PT Putra Pratama

Oleh :
Elizabeth Danisa Dp - E0006015 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan hak konsumen atas informasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, realisasi informasi kualitas bangunan oleh pengembang PT Putra Pratama kepada konsumen perumahan Griya Kurnia Indah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan Griya Kurnia Indah yang dirugikan PT Putra Pratama atas informasi kualitas bangunan yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, mengkaji perlindungan konsumen perumahan atas informasi kualitas bangunan dari pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Undang–Undang. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dapat mewujudkan hak konsumen atas informasi melalui ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pengembang PT Putra Pratama tidak mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik, karena dalam brosur penawaran perumahan Griya Kurnia Indah tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Adanya informasi yang menyesatkan tersebut, konsumen perumahan Griya Kurnia Indah mengalami kerugian. Atas dasar hal tersebut, konsumen perumahan Griya Kurnia dapat melakukan upaya hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Untuk jalur litigasi, konsumen perumahan Griya Kurnia Indah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. ABSTRACT This research aims to find out the manifestation of consumer’s right over information in the Act Number 8 of 1999 about the Consumers Protection, the realization of building quality information by PT Putra Pratama developer to Griya Kurnia Indah housing, as well as legal attempts the consumers that can be taken by the Griya Kurnia Indah housing consumers harmed by PT Putra Pratama over misleading information on building quality. This study is a normative law research that is prescriptive in nature, studying the protection of housing consumer over information on building quality from the developer based on the Act Number 8 of 1999 about the Consumers Protection. The data type employed was secondary data. The research approach employed was statue approach. The secondary data source employed encompassed primary, secondary, and tertiary law material. Technique of collecting data used was library study. The data analysis techniques employed were syllogism and interpretation. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that the Act Number 8 of 1999 about the Consumers Protection had been able to realize the consumer’s right over information through the provision of Articles 8 to 17 of the Act Number 8 of 1999 about the Consumers Protection. However, the PT Putra Pratama developer did not implement such provisions well because the offering brochure of Griya Kurnia Indah housing does not give information clearly and honestly, so that it misleads the consumers. The presence of misleading information makes the consumers of Griya Kurnia Indah housing lose out. Considering such problem, the consumers of Griya Kurnia Indah housing can take the legal attempt through both litigation and non-litigation paths. For litigation path, the consumers of Griya Kurnia Indah housing can file the accusation to Sukoharjo First Instance Court on the basis of accusation for the unlawful deed.