Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan kabupaten Karanganyar

Oleh :
Rayi Ady Wibowo - E1106170 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan dua pemikiran, yaitu dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan kesesuaian penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif, dengan maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta kesesuaian penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperolah secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, staf bagian Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang – undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Kedua, proses pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ABSTRACT This study aims to determine the path of mediation as alternative dispute resolution of land held by the District Land Office Karanganyar with two ideas, namely the legal basis of authority Karanganyar District Land Office and the suitability of land dispute resolution through mediation by the District Land Office Karanganyar with laws that apply. This study is a descriptive nature, with the intention of providing data as completely as possible about the legal basis Karanganyar District Land Office authority to settle land disputes and land suitability of dispute resolution through mediation with laws and regulations. Types of data used are secondary data. Secondary data were used as primary data in the writing. Secondary data is data obtained through library research. This data was obtained from a number of information or facts which are obtained indirectly through the study of literature from the documents, literature books, research reports, laws and regulations laws and other that is related to the problem being investigated. The data sources include primary legal materials, legal materials and legal materials tertiary secondary. Data collection techniques used are literature studies and through interviews with the Head of Karanganyar District Land Office, Head of Section of Dispute Handling, Conflict and the Case of Land, staff of the Dispute Handling, Conflict and the Case Lands in Karanganyar District Land Office, while the study of literature through literature, books , act, archives and so forth. Data analysis techniques using syllogistic technique and interpretation. Based on research results and conclusions generated discussion. First, the legal basis of authority Karanganyar District Land Office in the settlement of land disputes is the legislation and regulations issued by either the government or the authorities regarding settlement of land disputes. Second, the implementation process of land dispute resolution through mediation by the District Land Office Karanganyar accordance with the applicable legislation.