Kontruksi hukum penyelesaian sengketa tanah hak milik Nomor 158 dan Nomor 806 di Kelurahan Keprabon Surakarta

Oleh :
Claudia Yanuarti - E0006010 - Fak. Hukum

This study aimed to find out where the administration of disability in the issuance of a certificate of property number 806 and juridical implications of the issuance of a certificate of property right certificate number 158 and 806 numbers that belong to the administration that appeared to be defective after the execution of the decision of the Supreme Court. This research is a normative law is prescriptive, the application of law in the issuance of certificates of ownership rights. Types of data used are secondary data. The research approach used is the approach of the Law. Secondary data sources used include the primary law materials and secondary legal materials. Data collection techniques used by literature studies and interviews. Analysis of the data used by syllogism and interpretation. Based on research results and conclusions generated discussion, namely, one that the procedures for issuance of certificate of property rights have been appropriate 158 number or in accordance with Government Regulation No. 10 of 1961, while in the issuance of certificates of property rights 806 numbers there are defects in the form of administrative error procedure, ie, there is a statements made by defendants that the power of the object making the request a certificate does not dispute, other than that the decision of the court who have legal power does not come included in the petition that can be known that the object being applied for the dispute; that the issuance of certificates of property rights can be canceled with the 158 number of judicial decisions The Supreme Court, as well as the certificate of property number 806; that the settlement which can be done is to mediation by a mediator who talks in discussion between plaintiff and defendant and proceed with the submission of the certificate so that the old certificate can be split in accordance with judicial decisions in the Supreme Court. ABSTRACT ABSTRAK dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 806 dan implikasi yuridis dari penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dan sertifikat hak milik nomor 806 yang mengandung cacat administrasi yang terbit setelah adanya eksekusi putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, penerapan hukum di dalam penerbitan sertifikat hak milik. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Undang–Undang. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu dengan silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu, satu bahwa prosedur penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 telah sesuai atau berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sedangkan pada penerbitan sertifikat hak milik nomor 806 terdapat cacat administrasi yang berupa kesalahan prosedur, yakni terdapat suatu pernyataan yang dibuat oleh kuasa tergugat bahwa objek permohonan pembuatan sertifikat tidak bersengketa, selain itu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ikut dicantumkan dalam permohonan agar dapat diketahui bahwa objek yang dimohonkan bersengketa; bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dapat dibatalkan dengan adanya eksekusi putusan Mahkamah Agung, begitu pula dengan sertifikat hak milik nomor 806; bahwa penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator yang memfasilisasi perundingan antara penggugat dan tergugat dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat agar sertifikat lama dapat dipecah sesuai dengan eksekusi putusan Mahkamah Agung.