Kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971

Oleh :
Agus Setiawan - K4405005 - Fak. KIP

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang diberlakukannya kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971; (2) kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971; (3) pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971; (4) dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto di bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1971. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer tertulis dan sumber sekunder tertulis. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Prosedur penelitian meliputi heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) latar belakang diberlakukannya kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 adalah terjadinya kekacauan di bidang moneter, terganggunya produksi, defisit neraca perdagangan, serta defisit anggaran pemerintah yang semakin meningkat, utang luar negeri, demoralisasi yang semua itu merupakan warisan yang ditinggalkan pemerintahan Soekarno; (2) kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 adalah didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut menghendaki kebijakan ekonomi-keuangan yang bersifat integral, yang menyangkut dua sisi yang tak dapat dipisahkan, yaitu aspek produksi fisik dan aspek moneter. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menjalankan kebijakan ekonomi yang memberikan prioritas kearah stabilitas moneter dengan melakukan koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan ekonomi makro lainya yang mendorong ke arah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi; (3) pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 adalah diawali dengan melakukan penjadwalan hutang-hutang luar negeri dan meminta bantuan luar negeri guna menciptakan anggaran berimbang dan pemulihan ekonomi Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan usaha-usaha mobilisasi tabungan, penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dalam perekonomian, dan melakukan penyesuaian suku bunga tinggi serta mengembalikan pada nilai tukar tunggal; (4) dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 antara lain di bidang ekonomi adalah berhasil menurunkan laju pertumbuhan uang yang beredar dan laju inflasi, meningkatkannya mobilisasi tabungan masyarakat, terciptanya anggaran berimbang, nilai ekspor dan impor ke tingkat yang lebih stabil sesuai dengan dengan kebutuhan perekonomian Indonesia dan pulihnya aliran modal ke dalam negeri. Adapun dampak dibidang politik antara lain: (a) Pemerintahan Orde Baru menggunakan pembangunan ekonomi untuk memperkokoh legitimasinya; (b) Pemerintahan Orde Baru menciptakan birokrasi sipil yang efektif dan setia pada kekuasaan eksekutif untuk mendukung program pembangunan ekonomi; (c) Orde Baru muncul sebagai Negara-Borokratik-Otoriter (NBO) sebagai konsekuensi terciptanya stabilitas politik yang mendukung pembangunan ekonomi (d) Ketergantungan pada Mafia Berkeley dan bantuan luar negeri. ABSTRACT The objective of research is to find out (1) the background of monetary policy enactment in Soeharto times during 1966-1971; (2) the monetary policy in Soeharto times during 1966-1971; (3) the implementation of monetary policy in Soeharto times during 1966-1971; and (4) the impact of monetary policy in Soeharto times on the economical and political sectors during 1966-1971. This research used a historical method. The data source employed was written primary and secondary sources. The data of research was collected using literary study technique. Technique of collecting data employed in this study was a historical analysis technique. The research procedure included heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on the result of research, it can be conclusion that: (1) the background of monetary policy enactment in Soeharto times during 1966-1971 was the monetary riots, the production disruption, commercial balance deficit, as well as the government’s increased budget deficit, foreign debt, demoralization, all of which are the inheritances from Soekarno government; (2) the monetary policy in Soeharto times during 1966-1971 was based on the MPRS Provision No. XXIII/MPRS/1966 on July 5 about the Reformation of Economical, Financial and Development Foundation Policy. Such MRS provision required an integral economic-financial policy, pertaining two inseparable sides: physical production and monetary aspects. Therefore, New Order government undertook an economical policy prioritizing the monetary stability by making monetary policy coordination, fiscal policy or other macroeconomic policy supporting the economical stabilization and rehabilitation; (3) the implementation of monetary policy in Soeharto times during 1966-1971 began with the scheduling of foreign debt and asking for foreign grant to create a balanced budget and to recover Indonesian economy. Along with it, the government made the attempts of saving mobilization, credit distribution to the priority sectors in economy, and adjustment of high interest rate as well as the recovery of single exchange value; (4) the impact of monetary policy in Soeharto times on the economical and political sectors during 1966-1971 in economic sector included the success of reducing the growth rate of circulating money and inflation rate, the improvement of public saving mobilization, balanced budget establishment, the more stable export and import value corresponding to Indonesian economic requirement and the recovery of capital flow to home. The impact in political sector included: (a) New Order Government used economic development to strengthen its legitimacy; (b) New Order Government created civil bureaucracy that was effective and loyal to the executive power to support the economic development program; (c) New Order occurred as the authoritarian bureaucratic country (NBO) as the consequence of political stability establishment supporting the economic development; and (d) the dependency on Mafia Berkeley and foreign aid.