Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta

Oleh :
Nindhia Dhika Nevada - E0006188 - Fak. Hukum

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta dan apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen muslim. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, perlu kita ketahui bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, untuk itu diperlukan adanya jaminan kehalalan produk pangan yang halal dan baik (thoyyib). Perlu peran pemerintah agar dapat mengeluarkan peraturan mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal guna menjamin kehalalan pangan bagi konsumen muslim. Pencatatan sertifikasi halal bersifat sukarela dan tidak wajib, untuk itu diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha agar segera mencantumkan sertifikasi halal di rumah makannya dan kesadaran konsumen muslim mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal. Mengingat sertifikasi halal dan labelisasi halal tersebut ditujukan untuk melindungi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta dan untuk mengetahui sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen muslim. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran dan memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriftif. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode interpretasi dan silogosme. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang mendasari perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen muslim, sertifikasi halal, labelisasi halal. ABSTRACT : This study aimed to determine whether muslim consumers have gotten legal protection of seafood dishes in Surakarta’s restaurants and whether there was harmonization of legislation concerning the protection of muslim consumers. Before answering this problem, we need to know that the majority of consumers in Indonesia are muslims, for it is necessary to guarantee food product halal lawful and good (thoyyib). Necessary role of government in order to issue regulations regarding labeling halal and halal certification to ensure food halalness for muslim consumers. Listing of halal certification is voluntary and not compulsory, it is necessary for awarness from the perpetrators attempt to immediately record at home eating halal certification and consumer awareness of muslims about labeling halal and halal certification. Given the certification of halal and halal labeling is intended to protect muslim consumers from food products that are not halal. This study aims to identify muslim consumers already receive legal protection of seafood dishes in a restaurant to know in Surakarta’s restaurants and harmonization of existing legislation concerning the protection of muslim consumers. The benefit of this research is to provide a description and to provide information regarding laws and regulations related to legal protection for Muslim consumers. Types of research that writer is the normative nature of legal research prescriptive. Type of data in the form of primary and secondary data, with data sources of primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data analysis techniques used by the writer is a method of interpretation and silogosme. The result showed that the rules underlying the legal protection for muslim consumers of seafood dishes in a restaurant the city of Surakarta, among others, from the National Law is Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keywords: legal protection, consumers are muslim, halal certification, halal labeling.