Abstrak


Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Ngawi


Oleh :
Teni Dwi Ariyanti - E.0006240 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 serta untuk mengetahui faktor apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Jenis data yang digunaka adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta beberapa pegawai sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Data sekunder adalah adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya ada 1 (satu) peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan pencetus ide. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2004-2009 antara lain: Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat; Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan; Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Dari hambatatan- hambatan tersebut solusinya adalah : Susun Prolegda dengan koordinasi Pemda; Masyarakat dan Stake Holder perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD; Anggota DPRD harus bisa merubah mindset dari Taylor menjadi Designer Kebijakan; Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampu difungsikan secara baik; Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti. Kata kunci: Pelaksanaan, fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi ABSTRACT The purpose of this research is to how House of Representative of Ngawi Regency 2004- 2009 period use their legislation function and to know what factor that obstruct them and the solution. This research is non doctrinal research and descriptive research. Research location is in Ngawi Regency. This research use primary and secondary data. The data was collected by interview and library research. The data analisys use interactive data model. From the research we can know that they use their legislation function appropriate with national law, but they don’t use their initiative right because there is one region law only from their initiative. The obstruction are : long term law planning is not easy; they do not involve the stake holder optimally; executive wills oriented ; need more cooperation of inter government institude ; they don’t really know human resource and facilities in their regency. From the obstruction above the solutions are : program the regional law with local government ; check regional law waiting list ; they have to change their mindset from taylor to law designer ; they have to know the regional plan and all new law ; use the legislative organ function maximally ; make a good internal rules of game; they have know their function and rights. Key words : implementation, legislation function, house of representative of ngawi regency