Evaluasi respon partai politik terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 di Surakarta

Oleh :
Rosarina Muri - D0105019 - Fak. ISIP

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat. Penelitian ini merupakan studi evaluasi, lebih tepatnya menggunakan desain single program after only. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling yaitu pada 4 partai politik yang mempunyai perbedaan dalam bidang karakteristik dan bidang kajian. Selain itu sampel diambil berdasarkan presentase pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta sesuai data prasurvey yang peneliti dapat dari KPUD Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis yaitu model analisis dengan tiga komponen analisa yang utama dalam model ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) partai politik memberikan respon positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009. Pada dasarnya baik partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam telah melakukan system zipper, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008. 2) Masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kesetaraan gender sebagai berikut: dalam analisis kesetaraan gender secara umum parpol baik yang berideologi nasionalis ataupun Islam memberikan kemudahan akses bagi semua orang untuk terjun ke dunia politik; tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya; dalam pengambilan keputusan tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut; manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki. Saran yang dapat penulis berikan antara lain: 1) sebaiknya partai politik perlu meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan, khususnya untuk para calon legislatif perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya; 2) pemerintah khususnya partai politik perlu menambah sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. ABSTRACT This research aims to evaluate the political party’s respon in Surakarta to fulfillment of 30% quota of women representativeness in the legislative member recruitment in 2009 general election and evaluates whether there is or not gender inequality within the political parties, viewed from access, role, control and benefit factors. The research is an evaluative study, exactly using the single program after only design. The sampling technique employed was purposive sampling namely four political parties having differences in the characteristics and study aspects. In addition the sample was taken based on the percentage fulfillment of 30% quota of women representativeness in the legislative member recruitment in Surakarta 2009 general election corresponding to the pre-survey data the researcher had obtained from Surakarta KPUD. This study was done in the Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), and Partai Keadilan Sejahera (PKS). Through the research, it can be concluded that: 1) politic parties give response to the percentage fulfillment of 30% quota of women representativeness in the recruitment of legislative member in the 2009 general elections. Basically, both of the nationalist and Islamic parties have done zipper system, base on the regulation number 10 years 2008. 2) There is still gender equality in politic parties. It can be seen from the analysis of inquality gender as follows: generally, in the analysis of inquality gender in politic paties, both of nationalist and Islamic partiesfacilitate the access for everyone to enter into the world of politics; do not restrict the feedom of partiticipation for the members; in making decision, both of nationalist and Islamic parties do not consider the gender difference but they see the competencies of the individuals; the benefit that can be obtained in politics has not been distributed evenly by the men and women, because the women has not participated in the politics as fully as the men. The recommendation the writer can give includes: 1) the affirmative policy should be made firmer to mitigate the gap existing, the political parties should improve their training program or political education to improve the potential legislative members’ quality and capability both for men and women. Particularly for the female potential members to grow their self-confidence about the competency they have; 2) the government, especially the political parties should increase the socialization of the importance of women representativeness in the politics in order to accommodate the society’s aspiration so that there is equality between the men and the women.