Implikasi Pembataalan Akta Notaris Berupa Akta Hibah dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta  (Studi Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.SKA)

Bidari, Ashinta Sekar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris, alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dan akibat hukum dari pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa perdata. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris, alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dan akibat hukum dari adanya pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Notaris di Kantor Notaris Surakarta. Data sekunder bersumber dari berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/05/PN.Ska, KUHPerdata, HIR, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Model analisa data yang dipergunakan adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan, Kesatu, syarat akta notaris berupa akta hibah tetap mengacu pada syarat otensitas suatu akta pada Pasal 1868 KUHPerdata yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari mereka dan bebas bagi pihak ketiga. Kedua, alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah adalah Tergugat (penerima hibah) terbukti menelantarkan Penggugat (pemberi hibah) disaat Penggugat (pemberi hibah) tertimpa musibah, hal ini memenuhi ketentuan Pasal 1688 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu hibah dapat dilakukan pembatalan apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah ketika pemberi hibah jatuh miskin. Ketiga, akibat hukum dari pembatalan akta notaris berupa akta hibah adalah Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 sudah tidak berkekuatan hukum lagi sehingga tanah SHM 1421 dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang semula telah dihibahkan dan menjadi milik Tergugat (penerima hibah) beralih kembali menjadi milik Penggugat (pemberi hibah). Kata kunci : akta notaris, pembatalan, akibat hukum ABSTRACT This study is aimed to know how the conditions, the strength and the reason of notary act proofing in form of bequest acts in civil lawsuit investigation process and the legal consequences of notary act cancellation in such form on the parties in civil lawsuit investigation process. This study is included in empirical law research having descriptive in nature because this study stands for the description and explanation on the conditions and strength of notary act proofing in form of bequest act and the legal consequences of notary acts cancellation in bequest acts form on the parties in civil lawsuit investigationprocess in State Court of Surakarta. Data is obtained from primary and secondary data. The primary data stemmed from the interview results with judges in State Court of Surakarta. The secondary data stemmed from case documents No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska, Civil Code, HIR, regulations, literatures, journals and other literature materials relevant with this study. The primary data collection is conducted with interview while the secondary data collection is from literature study. Data analysis model used in this research is interactive model, in which the data is collected in varied methods (interview and document), then they are being processed in three activity sequences, they are data reduction, data presentation and inference. Based on the results and discussion of this study, the conclusion can be drawn. Firstly, the conditions of notary act is in form of bequest act which referring to the authenticity requirement of the act in Article 1868 of Civil Code, that is an act formed by the regulation, made by or in front of the public officers in charge in the field in which the act had been made. The proofing strength is the perfect proofing strength which binding on the parties and the legacies or those who righteous by mandate and free from the third parties. Secondly, the reasons underlying the notary act cancellation is the the Defendant (the bequest receiver) had proved in neglecting the Litigant (bequest bestower) in time when the Litigant (the bequest bestower) is in difficulty. It meets with rules outlined in Article 1688 of Civil Code in which stating that a bequest can be cancelled if the bequest receiver rejects to provide material benefits to the bequest bestower when the bequest bestower fall in bankruptcy. Thirdly, the legal consequence incurred by the notary act cancellation is the bequest act No. 136/Laweyan/1997 which has no law authentication, so that the SHM No 1421 land and the building standing on, which formerly had bequested and belong to the Defendant (bequest receiver) property had re-transferred to be the Litigant’s (bequest bestower) property. Keyword : notary act, cancellation, legal consequence

Abstrak

Implikasi Pembataalan Akta Notaris Berupa Akta Hibah dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.SKA)