Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Daerah Surakarta

Oleh :
Agusniar Rizka Luthfia - D0105028 - Fak. ISIP

ABSTRAKSI Sejak tahun 2002 lalu, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta untuk menjawab besarnya cakupan pelayanan serta kompleksitas tugas badan tersebut pasca berlakunya otonomi daerah. Dengan melihat tantangan maupun perkembangan teknologi dan informasi yang lebih besar dan pesat, maka BKD Surakarta dituntut untuk terus melakukan pengembangan sistem informasi. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pengembangan berupa pemrograman ulang dan pemutakhiran data SIMPEG pada tahun 2007 dalam Badan tersebut. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diterapkan di BKD Kota Surakarta serta hambatan-hambatan dalam implementasinya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang didapat dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), telaah dokumen, dan observasi tak berperan. Sementara, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau sering dinyatakan sebagai criterion basic selection; kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Sedangkan untuk validitas datanya menggunakan teknik triangulasi data/sumber. Dari penelitian ini diketahui bahwa SIMPEG di BKD Surakarta saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun pada kualitas data. Implementasi SIMPEG di BKD Surakarta telah mampu dijalankan dengan baik meskipun belum optimal. SIMPEG telah memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan fungsi Badan. Namun implementasi SIMPEG dikatakan belum optimal karena masih mengalami beberapa hambatan. Di sisi Sumber Daya Manusia (SDM), BKD telah memiliki kualifikasi pelaksana SIMPEG sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM), hanya saja pelatihan yang dilakukan masih kurang terkait pelaksanaan SIMPEG dan teknologi informasi (TI). Di sisi pelaksanaan prosedur, masih terdapat hambatan dengan adanya dua peraturan yang digunakan terkait fungsi Badan yakni di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah. Sedangkan prosedur kontrol telah dilakukan oleh BKD, hanya saja belum terdapat backup server untuk lebih mendukung kontrol keamanan. Disisi lain, alur kerja SIMPEG telah berjalan sesuai dengan alur yang harus dijalani sebuah sistem informasi. Namun masih terdapat hambatan pada kelengkapan data pegawai. Database sudah difungsikan secara optimal. Di sisi teknologi komputerisasi dan informasi juga telah sesuai dengan standard SIM modern, hanya saja masih terdapat ketimpangan kondisi hardware di Bidang-bidang. Sedangkan disisi subsistem output, data yang diperoleh dari SIMPEG telah menjadi ujung tombak dari manajemen kepegawaian yang dilakukan oleh BKD Surakarta. ABSTRACT Since 2002, Human Resource Management Information System (SIMPEG) has been implemented by Local Employment Agency Surakarta (BKD Surakarta) to response service coverage and complexity of the task after decentralization. Because of this challenged and rapid development of information technology, BKD Surakarta obliged to develop the information technology. It’s realize by reprogramming and updating data of SIMPEG in this instance at 2007. This research is a descriptive qualitative study with aims to examine the implementation of Human Resource Management Information System (SIMPEG) that implemented in BKD Surakarta and the obstruction one. This research applies purposive sampling as the sampling technique or often named criterion basic selection. The research uses the primary and secondary data that are derived from indepth interview, documentation and nonintervention observation. Then the data analysis used is interactive analysis by Miles and Huberman. Whereas for the data validity used data triangulation technique. The research’s results shows that there are significant changes of SIMPEG in BKD Surakarta, not only in technology using but also the data quality. Implementation of SIMPEG in BKD Surakarta has been well implemented, even not optimal. SIMPEG gives big contribution to implementing BKD’s function. But it’s not optimal yet, because there are some obstructions in this implementation. From human resource point, BKD has qualified human resources as the standard of Management Information System (MIS) implementation, even there is less training related with SIMPEG and information technology (IT). From procedural point, there are two regulation that not consistent related to BKD’s function, that is in central level government and local level government. BKD had been implemented control procedur, but there is no backup server to follow up security control itself. And the other point, the work flow of SIMPEG had been implemented follows to information system. Database has been optimal functioned. But there is any obstruction about incomplete personal datas in the database. Computerized and information technology also follow the standard of modern MIS, although there are different condition of avaible hardware in these departments. Then in subsystem output point, the data and information acquired from SIMPEG has become the main point of civil service management by BKD Surakarta.