Implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dan problematikanya terhadap sistem penggajian kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali

Oleh :
Annisa Ratih Kumalasari - E0006079 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan problematikanya terhadap sistem penggajian kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah 6 (enam) desa di Kabupaten Boyolali yang dibedakan berdasarkan tingkat perekonomiannya, yakni untuk Level Tinggi di Desa Catur dan Desa Ngesrep; untuk Level Medium di Desa Tempursari dan Desa Sindon; untuk Level Rendah di Desa Demangan, dan Desa Sobokerto. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Boyolali. Hal ini terlihat dari implementasinya yang masih berjalan tertib hingga saat ini di 6 (enam) desa pada 3 (tiga) level berbeda. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 bersifat teknis dan yuridis. Problematika yuridis terjadi karena disharmonisasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ. Solusi untuk mengatasi problematika ini adalah dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Problematika teknis terjadi karena mayoritas Kepala Desa menolak mengembalikan tanah bengkok pada saat sebelum peraturan daerah ini diberlakukan dan permasalahan teknis lainnya terjadi pada desa Level Medium dan Level Rendah dimana Kepala Desa dan Perangkat Desanya tidak dapat menerima semua jenis tunjangan yang seharusnya mereka terima. Solusi pemecahan masalah ini adalah dengan melaksanakan ketentuan dalam Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, Problematika, Sistem Penggajian, Kepala Desa, Perangkat Desa ABSTRACT This study aimed to know the implementation of Local Regulation No. 14 of 2006 on the Financial Position Village Head And Village Officials and Its Problems on the payroll system the village head and village officials in Boyolali and the solutions. This study is a descriptive empirical laws. Location of the study was 6 (six) villages in Boyolali differentiated based on the level of the economy, in example for the High Level in the Catur Village and the Ngesrep Village; for Medium Level in the Sindon Village and Tempursari Village; for Low Level Demangan Village, and Sobokerto Village. Type of data used consisted of primary and secondary data. Data collection techniques used is the field research through interviews and library research. Technique of sampling using stratified random sampling. Analysis of data using qualitative data analysis with interactive models. Based on the research, we concluded that the implementation of Local Regulation No. 14 of 2006 on the Financial Position of Village Head and Village Officials have been implemented well in Boyolali. This can be seen from its implementation are still running order until today at 6 (six) villages on 3 (three) different levels. Problematic that occurred in the implementation of Local Regulation No. 14 of 2006 technical and juridical. Juridical problematic because inharmonious between Local Regulation No. 14 of 2006 and Rule of District Head No. 40 of 2006 with the Minister of Domestic Affairs Letter No. 900/1303/SJ. Solutions to overcome this problem is to do a revision of the Local Regulation No. 14 of 2006. Technically problematic because the majority of the village head refused to return the land at the bend before the local regulations are applied and other technical issues happening at the Medium village level and Low Level where the village head and village officials can not accept all types of allowances they should receive. Solution to solving this problem is to implement the provisions in the Minister of Domestic Affairs Letter No. 900/1303/SJ. Keywords: Implementation, Local Regulation No. 14 of 2006, The Problem, Payroll System, Village Head, Village Officials