Analisis penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim pengadilan negeri Surakarta dalam persidangan perkara korupsi (studi putusan nomor : 119 / PID. B / 2005 / PN. SKA)

Oleh :
Raharjo Kurniawan - E0006207 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah memandang urgensi pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan. Kata kunci : pidana minimal, korupsi. ABSTRACT This Research aim to to know how Decision Judge of district court of Surakarta to doing an injustice corruption and know according to crime dropped by judge with article in Number 31 at 1999 decree in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing an Injustice Corruption. This research including type research of law of normatif having the character of prescriptiion, because this research is an erudite research to find the truth of pursuant to science logic of law side. This research use approach of regulation of articles of invitation and approach of case. Materials law type which writer use materials punish primary, materials punish law materials and secondary. Pursuant to this research obtained by result of that defendant of I and defendant of II proven validly and assure to make a mistake to conducted corruption doing an injustice together and continue. Each defendant fallen by crime serve a sentence during 5 year’s. Crime dropped by judge of district court ceremony of Surakarta basically have as according to Law Number 31 at 1999 decree in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing An Injustice Corruption. Decision only dropping minimum crime which contained in section 2 and 3 article. Corruption on number 31 at 1999 decree law in connection with Number 20 at 2001 about Eradication of Doing An Injustice Corruption. Judge of district court of Surakarta have looked into urgency article section 183 and 184 KUHAP. Result of this research to giving based and base for furthermore research and also give knowledge contribution and worthwhile idea to development of science punish specially Procedure of criminal and it field. Practical benefit him can give information and encode for concerning judge of district court decision of Surakarta. Result of this research even also can make reference in sanction fallout as according to its order and for the shake of the straighten of Indonesian law and also fight against corruption doing an injustice in various circle. Keyword : minimum crime, corruption.