Implementasi undang – undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankkan syariah dengan pola pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta

Oleh :
Sumingan A Prabowo Utomo - S34090802 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah akibat hukum tidak dipenuhinya peraturan yang berlaku tentang pembiayaan murabahah bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada dilapangan melalui wawancara dan untuk mendukung serta melengkapi data tersebut, juga dilaksanakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pembiayaan murabahah BMI Cabang Surakarta menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri dan akad murabahah tersebut dilaksanakan sebelum barang menjadi milik penjual (bank). Apabila diperhatikan ketentuan fatwa ketentuan pertama, butir 9 disebutkan ”jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang di beli, jadi secara prinsip telah menjadi milik bank, sehingga harus ada barangnya dahulu baru pembiayaan murabahah dapat dilakukan, tidak dipernankan untuk melakukan pembiayaan murabahah jika tidak ada barangnya. Nampak disini bahwa BMI Cabang Surakarta belum bisa memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang menjadi aturan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut, bank hanya dikenakan sanksi administrasi saja dan ini mengakibatkan tidak adanya akibat hukum yang dapat membuat bank menjadi taat terhadap peraturan tersebut. Dalam menjalankan opersionalnya sering terjadi kendala antara lain: berasal dari pihak bank dan dari nasabah sendiri yang berbentuk wanprestasi. Solosi dalam menghadapi hambatan antara lain meningkatkan kemampuan analisis, meningkatkan jaminan yang kurang sempurna, meningkatkan sistem pengawasan dan pencegahan wanprestasi ABSTRACT The study aims to find whether the implementation of murabahah financing in Surakarta Branch Office of Bank Muamalat Indonesia (BMI) has complied with te law and to find the legal consequences of non-compliance with the law on murabahah financing for the Surakarta Branch Office of Bank Muamalat Indonesia. A juridical-empirical, sociological legal study, the paper got its primary data directly from the field through interview. To suport and complete primary data, secondary data are obtained from library research. Result of the study shows that in the implementation of murabahah financing, Surakarta Branch Office of BMI transfers money (not goods) to customers on account that Sharia Bank authorize customers to buy their own goods and the murabahah contract is performed before the goods become the possession of the seller (bank). The National Sharia Board Instruction no. 4/DSN-MUI/IV/2000, pertaining murabahah, first clause, ninth article prescribes that “in the even the bank appoint customer to represent the bank to purchase a goods from the third party, the murabahah contract of trade must be done a after the goods is bought, so the goods is essentially owned by the bank.” The instruction forbids financing before there is the goods. It is evident in this case that Surakarta Branch Office of BMI does not comply with some of the instructions in the implementation of murabahah financing. With the noncompliance with instructions pertaining murabahah financing, bank are only given administrative fine and this brought no legal consequences that make banks comply with the regulations.