Analisis pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah

Oleh :
Muchammad Shokhih Muttaqin - E0004208 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan asas demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis data analisa kualitatif dengan content analysis ( analisis isi ). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menggunakan penetapan atau secara turun temurun. Dengan kata lain bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggunakan pemilihan kepala daerah seperti halnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi,karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri. Implikasi teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan Hukum Pemerintah Daerah pada khususnya, terutama mengenai daerah istimewa yang harus di hormati oleh negara sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rekomendasi Pemerintah agar meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat istimewa. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. ABSTRACT The research conducted is aimed to know the filling up a position as Governor and Deputy of Governor of Yogyakarta Special Province (DIY) and also to know whether that issue has been in conformity with the democracy foundation. This research is a descriptive research and if it is seen from its purpose, it belongs to a normative legal research. The data used is secondary data. The technique used in collecting the data is through library’s researches either books, the acts regulation, documents and the like. The data analysis uses technique of data analysis of the qualitative analysis with the content analysis. Based on the research’s output and data analysis conducted, it comes to the conclusion that the filling up of a position as Governor and Deputy of Governor of Yogyakarta Special Province uses decree or descendant. In other words, the filling up of a position as Governor and Deputy of Governor of DIY does not use the filling up of a head of region in conformity with the Acts No. 32 in 2004 on Regional Government. With the existence of the Acts Plan of The Specialty of DIY, it describes the condition of DIY which is the special region or specialty and the country respects a region having special or specialty. The filling up of a position as Governor and Deputy of Governor has been in conformity with the democracy foundation due to the democracy truth itself is the willingness of the people themselves. The theoretical implication of this research is as a means of being able to give an idea contribution for the development of the Legal Science of Government Form in general and of the Law of Regional Government in particular, especially on the Special Region that should be respected by the country in conformity with the 1945 Constitutions Article 18 (1); meanwhile the practical implication is that the research can be used as a government recommendation so that they can review the acts regulation which is expected to be able to accommodate things pertaining with the filling up system of the Head of a region having a special characteristic. This becomes the responsibility of the regional government. ***