Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di Kota Surakarta (studi tentang pendaftaran penduduk)

Oleh :
Yuliastuti Fajarsari - S310409030 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta, untuk mengetahui kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya implementasi UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis. Konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum ke lima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai interaksi antar mereka sehingga menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif karena ingin mengevaluasi program yang sedang berjalan dan diagnostik karena ingin mengenali sebab-sebab, pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan dari pelaku peristiwa secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk di Kota Surakarta meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pindah Datang. Dua hal yang saat ini masih belum dapat diimplementasikan di masyarakat. Hal tersebut mengenai sanksi dan masalah pindah datang penduduk, khususnya ketika penduduk datang. Tidak efektifnya Implementasi UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih di karenakan oleh faktor struktur (structure) dan budaya masyarakat (legal culture). Faktor struktur ini di karenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ke masyarakat. Selain itu faktor budaya masyarakat yang mengakibatkan tidak efektifnya Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 itu lebih di karenakan budaya timur yang cenderung paternalistik, di dukung budaya Jawa mengenal sungkan, ewuh pakewuh, tidak enakan, takut menyakiti orang lain, yang menjadi sebuah dilema untuk berkata tidak. Perlu komitmen dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan Undang-Undang dengan cara menetapkan peraturan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan UU Tentang Administrasi Kependudukan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif. Perlunya peningkatan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kepada segenap lapisan masyarakat. ABSTRACT This research aimed to describe the implementation of Law No. 23 Year 2006 About the Population Administration relating to registration of population in Surakarta, to determine suitability of the implementation of government policy in the administration of population registration in Surakarta by Law no. 23 Year 2006 About the Population Administration, and to determine the factors that influence the effective or ineffective implementation of the Law No. 23 Year 2006 About the Population Administration relating to registration of population in the city of Surakarta. This research was non-doctrinal legal / sociological. Legal concept used is the legal concept of fifth that law as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior which appears as the interaction between them so the use of qualitative methods. Forms of evaluative research is because they want to evaluate the programs currently running and the diagnostics because they want to identify the causes, thoughts, ideas, ideas from the perpetrator of events directly. Data collected by in-depth interviews (depth interview), observation and documents. Based the results showed the implementation of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration relating to the Population Registration in Surakarta include Family Card (KK), Identity Card (KTP) and Move Coming. Two things are still yet to be implemented in the community. It is about sanctions and the problems move came the population, especially when residents arrived. Ineffectiveness of Implementation of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration more in because by the factor structure (structure) and cultural (legal culture). factor this in because of less optimal socialization conducted by the Office of Civil Registration Surakarta to the public. Besides cultural factors that effect ineffectiveness Implementation Law. 23 in 2006 it was more in because paternalistic culture that tends to east, in support of Javanese culture knows hesitate, ewuh pakewuh, preferably not, fear of hurting another person, who becomes a problem to say no. Need commitment from the Government, both Central Government and Local Government to implement Surakarta Act by determining the rules that regulate in detail the implementation of the Law on Population Administration, so that these laws can become effective. Need to increase the socialization of Law Number 23 Year 2006 About the Population Administration to all levels of society.