;

Abstrak


Efektivitas Program Kemitraan Dalam Penyaluran Kerja Bagi Penyandang Cacat (Studi Evaluasi Implementasi Program Kemitraan Yang Dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta)


Oleh :
Sri Ratna Kumala Tedjowati - S240207004 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang cacat diatur oleh Undang Undang Nomer 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat yang dinyatakan bahwa untuk menumbuhkan usaha kerja bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Sebagai instansi pemerintah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang cacat untuk menjadikan tenaga kerja yang memiliki kesiapan baik dari aspek ketrampilan, mental dan sosial sehingga mampu bekerja serta hidup secara wajar ditengah masyarakat. Dalam proses rehabilitasi yang dilaksanakan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dengan menemukan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kwalitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam ( in depth interview ), observasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis interaktif yang didasarkan pada reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Setelah dilakukan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kemitraan dalam penyaluran kerja bagi penyandang cacat di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta adalah kurang efektif dengan faktor-faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomer 4 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998, rendahnya kwalitas ketrampilan serta belum siapnya mental dan sosial tenaga kerja penyandang cacat, belum tersedianya aksesibilitas di perusahaan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BBRSBD dengan mitra kerja, adanya krisis ekonomi yang dialami oleh perusahaan dan masih adanya anggapan masyarakat yang mengdiskriditkan dan memarginalkan penyandang cacat. Sedangkan dukungan yang ada merupakan dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis. Tindakan yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan sosialisasi Undang Undang Nomer 4 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 1998 , membentuk komunikasi dua arah dan menciptakan model kemitraan Liniar Colaborative of Patrnership, meningkatkan kwalitas rehabilitasi di BBRSBD, mengusahakan subdidi silang kepada para mitra kerja, dibuatnya sistim penyaluran kerja bagi penyandang cacat dan tim pengawas. ABSTRACT The opportunity equality to get job for the disabled is regulated by Act No. 4 of 1997 about the Disabled and Governmental Regulation No. 43 of 1998 about the Attempt of Improving the Social Welfare for the Disabled intended to grow the work for the disabled conducted by the government, community and employer. As a governmental institution, the Social Rehabilitation Center (BBRSBD) of Prof. Dr. Soeharso Surakarta has the main task of providing rehabilitation service to the disabled to make them the labor with good preparedness from the skill, mental and social aspects so that they can work as well as live fairly amid the community. In the rehabilitation process conducted, this research aims to find out the effectiveness of partnership program implementation in work channeling for the disabled in BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta by discovering the supporting and inhibiting factors. This study belongs to a descriptive qualitative research using the data collection techniques of in depth interview, observation and literary study. The technique of analyzing data used was an interactive analysis one based on the data reduction, display and conclusion drawing or verification. From the data analysis, it can be concluded that the partnership program implementation in work channeling for the disabled in BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta is less effective with the inhibiting factors including the lack of socialization about Act No. 4 of 1997 and Governmental Regulation No. 43 of 1998, the low quality skill and disabled workers’ mental and social unpreparedness, accessibility unavailability in the company, lack of communication and coordination between BBRSBD and the work partner, economical crisis encountered by the company and public’s perception that discredit and marginalize the disabled. Meanwhile the support includes political, strategic and technical supports. The measures that should be taken include increasing the socialization of Act No. 4 of 1997 about the Disabled and Governmental Regulation No. 43 of 1998, establishing two-way communication and developing model of Linear Collaborative of Partnership, improving the quality of rehabilitation in BBRSBD, attempting the cross subsidy to the work partner, and developing the work channeling system for the disabled and the supervisory team.