Evaluasi sistem pengadan kendaraan dinas oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar

Oleh :
Dewi Trisnawati - F3306131 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRACT Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Dinas daerah yang membantu Kepala Daerah atau Bupati Karanganyar dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar merupakan perubahan dari Dinas Pendapatan Daerah yang mana terdapat beberapa sub bidang baru yang sebelumnya terpisah dari Dinas Pendapatan Daerah Karanganyar. Sub bagian tersebut yaitu subag keuangan, bidang perbendahraan dan kas, dan bidang akuntansi dan asset daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan apakah sistem tersebut sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut yaitu mengenai fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas dan keefektifan dari sistem pengadaan kendaraan dinas tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut penulis menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Karanganyar yaitu kuantitas kendaran dinas yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, kualitas kendaraan dinas kuarng sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan waktu pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas tidak efektif. Berdasarkan kelemahan tersebut, penulis menyarankan sebaiknya DPPKAD Karanganyar menggunakan kendaraan dinas yang lama sehingga tidak perlu mengajukan kendaraan dinas yang baru apabila kendaraan yang lama masih dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, sebaiknya panitia pengadaan melakukan survey harga terlebih dahulu sebelum menentukan spesifikasi kendaraan yang diinginkan dan sebaiknya panitia pengadaan melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai waktu pelaksanaan yang ditetapkan dengan penyedia barang. Kata kunci : Sistem pengadaan kendaraan ABSTRACT The Financial and Local Asset Management Income Office (DPPKAD) of Regency Karanganyar is the transformation of Income Office in which there is an integration of several new sub divisions that are previously separated from the Income office. The separated divisions is merged with the Financial and Local Asset Management Income Office (DPPKAD) of Regency Karanganyar, so that the fund clearing or cash issuance process as well as the car official vehicle procurement process are done through the DPPKAD of Regency Karanganyar. This research aims to find out the strength and weakness of official vehicle procurement particularly the car using the auction mechanism in the Financial and Local Asset Management Income Office (DPPKAD) of Regency Karanganyar. In this research, the writer conducts an evaluation on the related function or organization, the used document or form, the used accounting record and the procedure creating the official vehicle procurement system using the auction mechanism. The result of research shows several strengths and weaknesses. The strengths include there has been function separation among the operational functions, there has been authorization of competent functions, many forms used has been given printed sequenced number, the procurement committees composed of civil servants both from internal institution and other technical institutions, the position rotation has been conducted. Meanwhile, the weaknesses include SPPB-PPTK, SPPBJ, BAPBJ and SPM-LS that should be distributed to SPI and practically are stored in PPTK of fixture division, KPA and PPKom and it is given only when there is an examination from SPI, in the official vehicle procurement the high cost is still required, the number of procurement committee existing in DPPKAD is limited, it is because the qualification of being the member of committee is to have the certificate of goods/service procurement skill so that DPPKAD should take the member of committee from other SKPD. Considering such weaknesses, the writer recommends the DPPKAD Karanganyar to distribute each document according to the provision and to give the document of goods procurement immediately after it is completed to the Internal Supervision Unit to be the archive so that it cannot be manipulated by the procurement division and the DPPKAD officers should hold the Technical Guiding or Education and Training in order to understand the procedure of goods/service procurement corresponding to the prevailing law and ordinances. Key word: Procurement Car System