Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia

Oleh :
Sigit Indra Lesmana - S4307097 - Sekolah Pascasarjana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang digunakan adalah 79 laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia periode tahun 2007. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan wajib. Dimana karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Elemen-elemen pengungkapan wajib yang digunakan terdiri dari 46 elemen mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriftif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia rata-rata masih rendah, yaitu hanya 22 %. Dari analisis regresi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang keberadaannya relatif lebih lama memiliki pengalaman yang lebih unggul berkaitan dengan proses administrasi dan pencatatan keuangan daripada pemerintah daerah yang keberadaannya relatif masih baru. Begitu juga dengan rasio kemandirian keuangan daerah lebih tinggi akan mengungkapkan informasi wajib dalam laporan keuangan lebih luas dari pada pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.