Intellectual Capital Disclosure dan Karakteristik Pemerintah Daerah di Indonesia

Oleh :
Yunanto, ST - S4307110 - Sekolah Pascasarjana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik intellectual capital disclosure yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, dan mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap intellectual capital disclosure. Pengungkapan intellectual capital perlu dilakukan karena merupakan nilai baru yang dikembangkan oleh organisasi di berbagai negara dan merupakan value added yaitu untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang digunakan adalah 63 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia periode tahun 2007. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik pemerintah daerah dan intellectual capital disclosure. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran, umur, pendapatan asli daerah, perbedaan fungsional, kemandirian, dan kewajiban. Elemen-elemen intellectual yang digunakan terdiri dari 26 elemen mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Shneider dan Samkin (2008). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriftif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan intellectual capital yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia rata-rata masih rendah, yaitu hanya 17,9%. Dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian berpengaruh secara positif terhadap intellectual capital disclosure. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang tingkat kemandiriannya lebih tinggi lebih percaya diri dalam mengungkapkan intellectual capital. Implikasi penelitian ini diharapkan pengungungkapan intellectual capital dapat dipertimbangkan menjadi mandatory disclosure.