ANALISIS PERMASALAHAN PROSEDUR SITA EKSEKUSI (EXECUTORIALE BESLAG) BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (Studi Kasus Penetapan Nomor 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh)

Mulyaningsih, Dwi

ABSTRAK Dwi Mulyaningsih, E1106021. 2010. STUDI TENTANG ANALISIS PERMASALAHAN PROSEDUR SITA EKSEKUSI (EXECUTORIALE BESLAG) BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (Studi Kasus Penetapan Nomor 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan sita eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi benda tidak bergerak yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atas penetapan Nomor 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim Anggota Pemeriksa perkara dan data sekunder berupa penetapan Nomor 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh serta literatur-literatur lain yang menunjang penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisa data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan sita eksekusi benda tidak bergerak yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi secara tertulis, kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo mengeluarkan peringatan (Aanmaning), selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo membuat penetapan dan menentukan biaya permohonan sita. Pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas dasar surat pendelegasian dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W9.Daa.HT.04.10-116, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar membuat penetapan yang berisi mengabulkan permohonan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo dan mengutus Panitera beserta 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan sita eksekusi serta menentukan biaya pelaksanaan sita eksekusi. Pada prinsipnya permasalahan dalam kasus ini adalah tidak ada, namun pada umumnya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi adalah barang atau benda tidak ada, jika barang yang menjadi jaminan adalah tanah dan letak atau batasnya tidak jelas, jika pihak tersita nekat melakukan pengalihan (dipindah tangankan, dijual/digadaikan kepada pihak lain sebelum ada Putusan lebih lanjut). Kata Kunci: Sita Eksekusi, Perkara Perdata ABSTRACT Dwi Mulyaningsih, E1106021. 2010. A STUDY ON THE ANALYSIS OF EXECUTION CONFISCATION PROCEDURE (EXECUTORIALE BESLAG) PROBLEMS AGAINST THE IMMOBILE OBJECT OUT OF SUKOHARJO FIRST INSTANCE COURT’S JURISDICTION (A Case Study on Decision Number 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Number 18/Pdt.Eks/2005/PN/SKh.). Law Faculty of Sebelas Maret University. This research aims to find out the execution confiscation proposal procedure, the implementation of execution confiscation over against immobile object implemented out of the Sukoharjo First Instance Court’s Jurisdiction on Decision Number 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Number 18/Pdt.Eks/2005/PN/SKh and solution. This research is an empirical research that is descriptive in nature. This research was taken place in the research location in Sukoharjo and Karanganyar First Instance Courts. The type of data employed was primary data, the result of interview with the Judge the case examiner member and secondary data constituting the decision Number 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Number 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh as well as other literature supporting this research obtained from the library study. Technique of collecting data employed was interview and library study with qualitative data analysis technique. Based on the research conducted, it can be concluded that the procedure of execution confiscation proposal against the immobile object conducted out of Sukoharjo First Instance Court’s jurisdiction is the Execution Requester proposing the execution confiscation application in written form, then the Sukoharjo First Instance releasing the warning (Aanmaning), furthermore the Chief of Sukoharjo First Instance Court made provision and determined the confiscation application cost. The implementation of execution confiscation implemented by Karanganyar First Instance Court based on the delegation letter from the Sukoharjo First Instance Court Number W9.Daa.HT.04.10-116, furthermore the chief of Karanganyar First Instance Court made provision containing the request grant from the Sukoharjo First Instance Court and delegated the Registrars accompanied by 2 (two) witness to implement the execution confiscation as well as to determine the execution confiscation implementation cost. In principle, there is a problem in this case, but generally the problem emerged in the implementation of execution confiscation is there is no object, if the collateral object is land with obscure location and borders, if the confiscated insists on conducting transfer (displacing, pawning the object to other party before the subsequent Decision). Keywords: Execution Confiscation, Civil Cas

Abstrak

ANALISIS PERMASALAHAN PROSEDUR SITA EKSEKUSI (EXECUTORIALE BESLAG) BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (Studi Kasus Penetapan Nomor 01/Pen/Del/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor 18/Pdt.Eks/2005/PN.Skh)