ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2143K / PID / 2006 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Oleh :
Insan Setiyawan - E1106138 - Fak. Hukum

ABSTRAK INSAN SETIYAWAN, E 1106138, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2143K/ PID/ 2006 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING , Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging, serta untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam perkara tindak pidana illegal logging telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk merupakan penulisan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan melihat putusan hakim serta penelitian kepustakaan baik buku - buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan tekhnik analisis data logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dari hasil penulisan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kalau perkara tersebut adalah perkara pidana tentang tindak pidana illegal logging, dimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim mahkamah agung dalam memutus perkara tersebut yaitu dengan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dari penulisan itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan kaidah hukum oleh hakim tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun karena undang-undang itu tidak mengatur batas minimum pemberian sanksi pidana, serta adanya sifat selektifitas terhadap subyek hukumnya, membuat hukumnya tidak maksimal, sehingga dalam pencapaian supremasi hukumnya dalam negara juga terhambat. Implikasi Teoritis penulisan hukum ini adalah sebagai sarana untuk dapat memberikan ide atau pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging dan putusan mahkamah agung itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan substansi hukum yang berlaku dalam rangka penegakan hukum pidana illegal logging di Indonesia, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan pengambilan keputusan berbagai kebijakan kehutanan khususnya di bidang kebijakan pemberantasan illegal logging. Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, UU No 41 tahun 1999, Putusan. ABSTRACT INSAN SETIYAWAN, E 1106138, AN JURIDICAL ANALYSIS ON THE SUPREME COURT’S VERDICT NUMBER 2134K/ PID/ 2006 IN ILLEGAL LOGGING CRIMINAL CASE, Law Writing, Law Faculty of Sebelas Maret University, 2010. This writing aims to find out the legal foundation the Judge of Supreme Court uses in deciding the illegal logging criminal case, as well as to find out whether or not the Supreme Court’s Verdict in the illegal logging criminal case has been consistent with the Act Number 41 of 1999 about forestry. This law writing belongs to a descriptive writing and viewed from the objective belongs to a normative writing. The data type employed was secondary data. Meanwhile technique of collecting data used was judge’s verdict as well as the library research including books, legislations, documents, and etc. The data analysis was done using deductive logic data analysis technique with qualitative approach. Considering the result of writing and data analysis conducted, it can be concluded that such case is the criminal case of illegal logging, in which the legal foundation the Judge of Supreme Court uses in deciding the case is the article 50 clause (3) letter h jo article 78 clause (7) of Act Number 41 of 1999 about Forestry. Then, from the writing it can be concluded that the use of law norm by the judge is correct and consistent with the provision of legislation prevailing, but because the act does not regulates the minimum limit of punishment sentencing, as well as there is selectivity attitude toward the law subject, the law becomes not maximal, so that the achievement of law supremacy in the state is also inhibited. The theoretical implication of writing is that it serves as the means of providing idea or thinking in the Criminal Law Discipline development generally and Criminal Law particularly, especially concerning the legal foundation the judge uses in deciding the illegal logging criminal case and the Supreme Court’s verdict has been consistent with the Act Number 41 of 1999 about Forestry, based on the law substance prevailing in the attempt of enforcing the illegal logging in Indonesia, meanwhile the practical implication is the result of law writing is expected as the input material to the government and local government in developing and decision making concerning the forestry policy particularly concerning the policy of illegal logging eradication. Keywords: Criminal Action, Illegal Logging, Act Number 41 of 1999, Verdict