Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) PERUM PERHUTANI Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro

Oleh :
Dimas Ragil Achirrudin - E0005144 - Fak. Hukum

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan PHBM Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro telah berjalan dengan baik. Pada pelaksanaannya di lapangan memang terdapat berbagai kendala yang berasal dari masyarakat dan pihak luar yang menimbulkan isu-isu mengenai tumpang tindih antar peraturan. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang akan manfaat dari PHBM yang dilaksanakan Perhutani dengan merangkul masyarakat sekitar sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terjadi di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga memberikan dampak negatif terhadap Perum Perhutani dari pihak luar mengenai cara pandang mereka. Akan tetapi pihak Perum Perhutani dapat memberikan bukti dan penjelasan secara nyata di lapangan kepada penulis mengenai isu yang beredar. Upaya yang ditempuh oleh Perhutani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi juga dapat menjaga stasus tanah Negara dan menjaga kelestarian hutan lindung di lereng Gunung Sumbing-Sindoro. The Objective of this law research is to find out the implementation of government policy Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung in order to preserve protected forest area in Sumbing – Sindoro mountains. This research categorized as an empiric law research using the descriptive approach. Areas of this research are in Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung. There are two kinds of data that is used in this research, namely primary and secondary data. The method that is used in collecting data are through observation, interview, and library research related to the topic, using Indonesia Law and Rules books, related documents, etc. Data analysis using qualitative analysis by interactive model. The result of this research shows that the implementation of government policy on PHBM Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung in their aim to preserve the protected forest in Sumbing – Sindoro mountains area has running well. Practically, there are several problems which originates from the local community that cause issues about the imbalance of government rules related to the forest management policy. The low local community awareness about the advantages of PHBM regulated by the Forestry Department that implies on community cooperation with government causes several infractions by its regulation. These infractions also brings bad effects to the Forestry Department regarding to their inability to manage the protected forest from the society. However, the Forestry Department can provide enough proves and evidences to the researcher related to their management and solutions to these issues. These efforts of the Forestry Department have succesfully solve the problems that happen in these area, maintain the status of state land, and preserve the protected forest conservation in the slope of Sumbing – Sindoro mountains.