Pelaksanaan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penyelesaian Sengketa antara Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKOBB) Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Walikota Surakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nom

Oleh :
Adelike Yohanny - E0007002 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam penyelesaian sengketa antara Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SkoBB) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walikota Surakarta Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai kelayakan wakil kelompok atau Legal Standing dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska, dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan Class Action dengan putusan Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska, serta hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan gugatan Class Action Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Teknis analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki Legal standing sebagai wakil kelompok. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan Class Action dengan putusan Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska bahwa Walikota Surakarta tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi justru telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hambatan yang dialami Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska adalah masih lemahnya pemahaman tentang Prosedur Class Action oleh masyarakat dan advokat, terdapat kesulitan menilai syarat kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok dalam persidangan serta belum adanya keseragaman atau Unifikasi Pengaturan Class Action. Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Perbuatan Melawan Hukum, Putusan. This study aims to assess and respond to issue concerning the implementation of Class Action to settle disputes between the the Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKoBB) the tort made by the Mayor of Surakarta, a case study on Judgement of Surakarta First Intance Court Number : 59/Pdt.G/2009/PN.Ska. This research is empirical research that is descriptive because the research is intended to illustrate and elaborate on the feasibility of representative groups or Legal Standing in Case Number : 59/Pdt.G/2009/PN.Ska, the judge’s basic rationale in rejecting the Class Action Lawsuit with jugdement Number : 59/Pdt.G/2009/PN.Ska. and obstacles that arise in the examination process Class Action lawsuit Case Number: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska. The research data includes primary data an secondary data. Primary data obtained from the District Court Judge Surakarta and secondary data conducted with the study of literature. Data was collected by interview and literature study. Technical analysis of the data used is the qualitative data with an interactive model. Based on the results of this study concluded that are qualified and have the legal standing as a representative of the group. Basic considerations judge rejected a lawsuit in Class Action by JudgementNumber: 59/Pdt.G/2009/PN.Ska that the Mayor of Surakarta not made a tort, but it has implemented the Act No.24 of 2007 on Disaster Management. Barriers that prevent the judge in examining and deciding upon Number: 59/Pdt.G/2009/PN.Sk is the weakness understanding of the Procedure Class Action by the community and advocates, there is difficulty in assessin the requirement of honesty and sincerity ofthe representative group in the trial and there is no uniformity Regulation of the ClassAction or unification. Keywords : Class Action, Tort, Judgement.