Perjuangan Politik Mohammad Hatta pada Masa Sistem Pemerintahan Parlementer (1948-1956)

Oleh :
Lina Nur Astuti - K440600 -

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yakni : (1) latar belakang pendidikan dan keluarga Mohammad Hatta; (2) pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta ; (3) pelaksanaan pemerintahan parlementer di Indonesia; (4) perjuangan politik Mohammad Hatta pada masa pemerintahan parlementer tahun 1948-1956. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis. Sedangkan langkah-langkah yang di tempuh dalam metode historis adalah : (1) Heuristik ; (2) Kritik; (3) Interpretasi; (4) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa : (1) Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Pribadi dan pemikiran Mohammad Hatta dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan latar belakang pendidikannya. Mohammad Hatta menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, ELS di Bukittinggi, MULO di Padang (1917). Sejak di MULO Mohammad Hatta sudah aktif di Jong Sumatranen Bond (JSB). Mohammad Hatta melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School (PHS) dan pada tahun 1921 di Nederland Handels Hoogeschool (NHH) di Belanda. (2) Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta antara lain mengenai sosialisme di Indonesia, demokrasi dan kedaulatan rakyat, bentuk negara serikat. (3) Pemerintahan Parlementer telah dipraktekkan pada tahun 1945-1949 dilanjutkan pada masa RIS dan UUDS 1950. Mohammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer bagi Indonesia. Sumber-sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial menurut analisa Mohammad Hatta ada tiga pokok yaitu paham sosialisme Barat, ajaran Islam dan kolektivisme masyarakat Indonesia. (4) Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden, diangkat menjadi Perdana Menteri (1948- 1950). Hatta berhasil membawa Indonesia kepada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada masa UUDS 1950, Mohammad Hatta yang menjabat menjadi wakil presiden hanya berfungsi sebagai lambang negara. Mohammad Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.