Potensi Pajak Reklame Menjelang Pemilu 2009 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

Oleh :
Dwi Kurniawan - F3406086 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

DPPKAD Kabupaten Karanganyar merupakan dinas daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pos pajak reklame merupakan salah satu pos sumber kekayaan daerah dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Pos pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah menjelang Pemilu 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai seberapa besar potensi dari pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar serta masalah-masalah dan dampak dari permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame kampanye Pemilu 2009. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan beberapa pengujian sampel untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya potensi dari pajak reklame kampanye Pemilu 2009. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa masalah dalam rangka pemungutan pajak reklame kampanye Pemilu 2009. Masalah-masalah tersebut memberikan suatu dampak yang sangat merugikan bagi pihak Pemerintah Daerah (Pemda). Pajak reklame partai politik yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar akan tetapi dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di lapangan tersebut membuat pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang diharapkan mengalami peningkatan pada kenyataannya mengalami penurunan. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan rekomendasi yaitu pembaharuan keputusan bupati tentang tarif dasar pembuatan dan pemasangan reklame yang dirasa masih terlalu rendah, mengefektifkan sistem jemput bola, serta pemberian sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggar peraturan daerah. Kata kunci : potensi pajak reklame