Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam rangka mendorong investasi di kota Surakarta

Oleh :
Agus Rusmanto - E1106081 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan perkembangan investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2004-2009. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang, yang mana dalam penulisan ini disinkronkan dengan aturan bidang investasi. Penelitian yang telah dilakukan terjadi disharmonisasi antara Perda Nomor 9 Tahun 2003 ini dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dalam hal perizinan. Implikasi yuridis dari ketidakharmonisan Perda ini dapat dibatalkan dan sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Peraturan Daerah bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang berujung dengan konflik, antara aparat dengan pelaku bisnis dan menimbulkan resistensi terhadap peraturan tersebut. Tetapi dengan adanya pembaharuan di bidang investasi maka iklim investasi di Kota Surakarta mengalami peningkatan. This research aims to get the clear description of the laws and regulations harmonization of licensing in order to encourage investment in Surakarta, specialized to harmonization Perda No. 9 Year 2003 about Industrial License, Trade Business License and Sign a List of Warehuoses with the rules of investment and the investment development in Surakarta in the year of 2004-2009. The view if the purpose of this research includes the type of research is prescriptive normative law by using qualitative methods. The sources come from the primary, secondary and tertiary data source. Primary data sources are the binding law. Secondary data sources are books, literature, legislations, reports, archives and the internet. Based on the research result and data analysis, the researcher concludes Perda No. 9 Year 2009 about Industrial License, Trade Business License and Sign a List of Warehuoses has syncronization with laws and regulations in the investment area. There is disharmony between Perda No. 9 Year 2003 and the laws and regulations in the case of licensing. The juridical implications of that disharmony of Perda can be cancelled and cannot be applied again. This regulation could lead to mistrust that led conflicts, between apparatus with business people and causing resistance to these rules. But with the existence of legislative reforms in the field of investment, there is increasing of investment in Surakarta.