Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba

Oleh :
Yurista Christina Rafael - E0006255 - Fak. Hukum

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan asas kebebasan berkontrak di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mengetahui pembentukan perjanjian waralaba dan bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan di dalam pembentukan perjanjian waralaba tersebut. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode dalam pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode silogisme dan interpretasi gramatikal. Penulisan hukum ini pada akhirnya menghasilkan temuan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba tetap mengatur asas kebebasan berkontrak walaupun tidak secara tersurat dalam pasal-pasalnya. Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba bukan merupakan asas kebebasan berkontrak yang sebebas-bebasnya namun asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas kebebasan berkontrak ternyata juga diterapkan dalam pembuatan perjanjian waralaba dalam hal memilih melakukan atau tidak melakukan perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa akan melakukan perjanjian. Agar asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara bertanggung jawab, maka diharapkan pemerintah dapat lebih mensinkronkan pengaturan mengenai pola kemitraan waralaba dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. This legal research aims are to discover freedom of contract principle in the Government Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchising, to see the formation of the franchise agreement and how to apply the principle of freedom of contract in the formation of the franchise agreement. This legal research is a normative legal writing which is prescriptive and using act and conceptual approach. This legal research is using primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials are collected from literature study. Furthermore, the legal materials that have been collected are analyzed using the method of syllogism and grammatical interpretation. In conclusion, this legal research discovers that the Government Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchising is still regulate the principle of freedom of contract even though it is not expressed in the articles. The freedom of contract principle in Government Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchising is not totally free contract principle but responsibly principle. The principle of freedom of contract was also applied in the formation of the franchise agreement in choosing to do or not to do the franchise agreement and the freedom to choosing with whom to make a franchise agreement. In order to implement the principle responsibly, the government is expected to synchronize franchise partnership with the laws and regulations above and below.