Perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan atas kualitas bangunan di perumahan fajar indah Surakarta

Oleh :
Amanda Maharani Suharto - E1107107 - Sekolah Pascasarjana

Amanda Maharani Suharto, E1107107. 2011. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN ATAS KUALITAS BANGUNAN DI PERUMAHAN FAJAR INDAH SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen perumahan memperoleh perlindungan hukum atas kualitas bangunan di Perumahan Fajar Indah Surakarta dari 2 (dua) peristiwa konkrit atau fakta hukum, yaitu tentang ada tidaknya perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan atas kualitas bangunan perumahan dan penyelesaian jika pengembang (developer) menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto ada tidaknya perlindungan hukum bagi konsumen perumahan atas kualitas bangunan di Perumahan Fajar Indah Surakarta. Jenis data yang yang digunakan yaitu data sekunder dan sumber bahan penelitian hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan cyber media. Kemudian data tersebut dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Staff personalia PT Fajar Bangun Raharja Surakarta dan pihak marketing Perusahaan PT Fajar Bangun Raharja serta penjelasan dari pihak konsumen perumahan. Analisis data yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadap peristiwa konkrit atas permasalahan untuk dijadikan peristiwa hukum. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan pertama perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan digunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, pertama, konsumen perumahan belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum atas kualitas bangunan di Perumahan Fajar Indah Surakarta karena masih ada klaim-klaim atas kualitas bangunan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu pengembang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan bangunan perumahan, ganti rugi itu berupa penggantian uang atau perbaikan atas rusaknya bangunan yang sejenis atau satara nilainya. Klaim diberikan 100 hari sejak penyerahan rumah. Kedua, penyelesaiannya jika pengembang menimbulkan kerugian bagi konsumennya telah diselesaikan secara musyawarah antara para pihak dengan kesepakatan pengembang mengganti hal-hal yang dituntut konsumen dan tidak sampai pada BPSK ataupun Pengadilan. Kata kunci : Hukum, PERLINDUNGAN KONSUMEN, Kualitas bangunan, tanggung jawab Amanda Maharani Suharto, E1107107. 2011. THE LAW PROTECTION FOR THE PROPERTY CONSUMER ON THE QUALITY OF BUILDING IN SURAKARTA FAJAR INDAH HOUSING. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research aims to find out whether or not the property consumers get law protection on the quality of building in Surakarta Fajar Indah Housing from 2 (two) concrete events or legal facts, namely concerning whether or not there is law protection for the property consumer on the housing building quality and the resolution if the developer results in loss to the consumer. This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature, finding the law in concreto concerning whether or not there is law protection for the property consumer on the building quality in Surakarta Fajar Indah Housing. The data type used was secondary data and the law material sources used consisted of primary, secondary and tertiary law material. Technique of collecting data used was library study and cyber media. Then the data was verified and confirmed by the personnel staff of PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta and the marketing of PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta as well as the explanation from the housing (property) consumer. The data analysis was done by interpreting the concrete events over the problem to be made as legal event. In order to get answer for the first problem, namely the legal protection for the property consumer, deductive syllogism method was used. Based on the result of research and discussion, the following conclusions can be drawn. Firstly, the property consumer has not completely obtained law protection for the building quality in Surakarta Fajar Indah Housing because there are still claims over the quality of building and consistent with the Act No. 8 of 1999, in which the developer is responsible for giving redress for the repair of damaged building with similar building or equivalent value. The claim is given within 100 days after the house handing over. Secondly, the resolution, when the developer results in loss to the consumer, has been solved in kinship principle between the parties with the agreement the developer to replace the things that consumers demanded and not until at BPSK or the court. Keywords: Law, Consumer protection, building quality, responsibility