Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta Dalam Memfasilitasi Penyaluran Raskin

Oleh :
Sulistyaning Diah Hamurwani - D1109025 - Fak. ISIP

Sulistyaning Diah Hamurwani, D1109025, KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MEMFASILITASI PENYALURAN RASKIN. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dalam Memfasilitasi Penyaluran Raskin di Surakarta. Kinerja fasilitasi penyaluran raskin dalam penelitian ini dilihat dari indikator pengukuran kinerja yaitu Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaaan senyatanya. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data adalah dengan teknik triangulasi data yaitu dengan menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Teknik Analisis Interaktif yang terdiri dari tiga yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dalam memfasilitasi penyaluran raskin dapat dilihat dari aspek produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Produktivitas ditekankan pada kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan dan upaya penyaluran raskin melalui berbagai kegiatan atau program yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan administrasi di tingkat kelurahan. Sedangkan target yang telah ditetapkan adalah target 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu) .Responsivitas Bagian Administrasi Perekonomian dalam memfasilitasi penyaluran raskin masih ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang kualitas beras, ketepatan waktu dan permintaan sosialisasi, untuk menindaklanjuti keluhan tersebut maka di bentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau bisa juga masyarakat menyampaikan keluhan melalui Satgas Kecamatan/Kelurahan, dan beberapa tahapan dalam sosialisasi. Tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau menyampaikan keluhannya melaui Satgas setempat dan hanya menerima apa yang di berikan kelurahan/RT masing-masing wilayah. Untuk itu maka perlu adanya peningkatan komunikasi antara Bagian Administrasi Perekonomian dengan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memiliki komunikasi yang baik dan berani menyampaikan keluhannya kepada Satgas/(UPM). Masyarakat juga tahu tahapan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sosialisasi penyaluran raskin, dengan demikian masyarakat tidak akan asal menuntut saja, tetapi juga mengetahui tahapan apa saja agar masyarakat dapat memperoleh sosialisasi penyaluran raskin. Akuntabilitas dilakukan melalui pengendalian dan pelaporan. Pengendalian dilakukan dengan selalu menerapkan tercapainya target 6T, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin, melakukan pengawasan, membentuk UPM dan terakhir melakukan pelaporan pelaksanaan program raskin mulai dari pelaporan tim koordinasi raskin kecamatan sampai tim koordinasi raskin pusat. Selain itu adanya transparansi dana pembayaran raskin dan dana pendamping APBD. Dana pembayaran raskin lancar dan tepat waktu, keterlambatan pembayaran akan mempengaruhi pendistribusian raskin berikutnya. Sedangkan dana pendamping APBD dipergunakan untuk biaya operasional Tim Koordinasi Raskin.