Analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan Dan Perekonomian Di Kabupaten Sragen

Oleh :
Danu Hariadi - S4209123 - Sekolah Pascasarjana

Kemajuan teknologi informasi dengan melihat segala potensinya untuk memanfaatkan lebih jauh, tuntutan akan agar pelayanan birokrasi yang lebih baik, akuntabel, cepat dan memuaskan mendorong pemerintah untuk digunakan dalam membantu proses penyediaan Teknologi Informasi. Dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 merupakan tonggak awal penggunaan Teknologi InformasiI dalam skala nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen menindaklanjutinya dengan membuat Rencana Strategis Pembangunan Teknologi Informasi pada Tahun 2006-2010, hal tersebut merupakan salah satu kerangka untuk pembangunan daerah. Penerapan tersebutdapat dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sragen dijadikan sebagai kabupaten percontohan dalam pengembangan e-Government. Implementasi e-Government tentu tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai. Hasil penelitian ini sebagai kesimpulan dengan hasil pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sragen, ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap populasi layanan di Kabupaten Sragen, dan ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadapi jumlah investasi di Sragen. Kemajuan teknologi yang cepat perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Kabupaten Sragen. Pembaruan infrastruktur sesuai dengan perubahan zaman mutlak diperlukan untuk menjaga kontinuitas informasi dan komunikasi. Tidak hanya infrastruktur, sumber daya kemampuan manusia sesuai dengan kemajuan teknologi juga perlu memiliki. Sehingga pelatihan berkala harus terus dilakukan jika ada teknologi baru baru, sehingga layanan dapat ditingkatkan lagi populasi. Implementasi e-Government di Sragen, itu akan optimal jika muatan pada unit kerja tunggal yang hanya terfokus pada pengembangan eGovernment adalah Electronic Data Management Office masih memiliki beban kerja luar pengembangan e-government.