Analisis terhadap kesiapan implementasi e-procurement di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Oleh :
Hartawan Tri Wibawa - S2408090 - Sekolah Pascasarjana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan rencana implementasi e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan indikator kesiapan dari Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer melalui wawancara, dokumentasi, telaah kepustakaan serta pengamatan langsung terhadap obyek sasaran. Metode analisis data berupa analisis interaktif, yaitu: mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terkait kesiapan implementasi e-procurement di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa dilihat dari tiga komponen yaitu Sumber Daya, Komitmen Pimpinan dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten telah siap untuk menjalankan e-procurement. Pihak dunia usaha yang menjadi penyedia barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo terlihat belum siap. Belum banyak rekanan yang mengetahui sistem ini karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang serta penggunaan teknologi informasi di kalangan pengusaha yang masih minim. Beberapa saran yang direkomendasikan antara lain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku pelaksana sistem e-procurement lebih aktif melakukan sosialisasi sehingga para pengusaha mengetahui dan memahami tentang e-procurement dan segera melakuan pendaftaran dan verifikasi di Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Di samping itu dunia usaha dituntut untuk harus memiliki kesiapan kompetisi, seperti kemampuan penguasaan teknologi, kepiawaian membuat penawaran bersifat digital dan lainnya yang berhubungan dengan prosedur pengadaan secara elektronis. Kalangan dunia usaha sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah berupa pelatihan gratis serta ruang bidding bagi penyedia yang tidak memiliki fasilitas IT Perlu juga dibentuk lembaga khusus e-procurement dalam bentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga tidak ada lagi personil yang merangkap tugas pada dinas/bagian lain. Dengan demikin ada struktur dan tanggungjawab yang jelas disesuaikan dengan kemampuan personil. The purpose of this study was to determine the readiness of e-procurement implementation plan at the Sukoharjo Regency Government with the readiness indicator of the Government and the business world. The method used is descriptive qualitative. The data used derived from primary data through interviews, documentation, review the literature and direct observation of the target object. Methods of data analysis in the form of interactive analysis, namely: data gathering, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results related to the implementation of e-procurement readiness in Sukoharjo district show that the visits of three components namely Resources, Commitment Leadership and Technology, County Government is ready to run e-procurement. Many industries are the providers of goods and services in the District of Sukoharjo looks not ready. Not many partners who know the system is due to socialization by the government is still lacking and the use of information technology among entrepreneurs is still minimal. Some suggestions are recommended among other Sukoharjo District Government as the implementing e-procurement system more active information dissemination so that the entrepreneurs know and understand about e-procurement and immediately undergo a registration and verification of the Secretariat of the Electronic Procurement Service (LPSE). In addition, businesses are required to have a readiness competition, such as mastery of technology skills, expertise make an offer is digital and the other relating to the procurement procedures electronically. Business community should take advantage of the facilities provided by local government in the form of free training as well as bidding for space providers who do not have the IT facilities should also be established a special agency e-procurement in the Procurement Services Unit (ULP), so that no personnel are on duty tasks concurrently / other parts. By Accordingly there is a clear responsibility structure and adapted to the abilities of personnel.