Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 – 2010

Oleh :
Irine Sulistyowati - S4210034 - Sekolah Pascasarjana

Perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia diikuti dengan perubahan pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan daerah memiliki kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi tahun 2006-2010, tren kemandirian keuangan daerah maupun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data diperoleh melalui kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan mengunakan alat analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010 termasuk kategori RENDAH. Hal ini ditunjukkan dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata 3,3 % (PAD/TPD), 6,76 % (DBH/TPD) dan 89,91 % (Transfer/TPD), standar kebutuhan fiskal sebesar 3,83% dari SKbF Propinsi Jawa Timur dan Indeks Kapasitas Fiskalyaitu sebesar 1,2634 pada tahun 2006 dan terus menurun hingga mencapai 0,2270 pada tahun 2010. Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu melakukan upaya peningkatan kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan PAD dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.