Kajian Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Ngawi Selama Era Otonomi Daerah

Oleh :
Citra Deyu Permatasari - S4210010 - Sekolah Pascasarjana

Peran desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sejak 2001, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam rangka desentralisasi maka daerah-daerah diberi otonomi. Kebijakan ini juga telah membawa perubahan besar dalam perkembangan penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini adalah studi tentang tingkat kemampuan otonomi fiskal Kabupaten Ngawi di dalam praktek otonomi daerah dan efeknya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perimbangan terhadap Total Penerimaan Dearah Kabupaten Ngawi untuk periode 2005-2009. Hasil empiris menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten Ngawi dari tahun 2005-2009 adalah 92,16%. Yang artinya perkembangan Derajat Otonomi Fiskal periode 2005-2009 berfluktuatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Pajak dan retribusi daerah masih mendominasi sumber pendapatan PAD Ngawi. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan yang komprehensif dari DOF pada skala (0,00-10,00%) kategori sangat kurang. Kabupaten Ngawi masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat, perlu meningkatkan potensi daerah dan kebijakan untuk penghematan pembiayaan pemerintah (Birokrasi)