Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)

Oleh :
Vina Septi Arfiani - E0008082 - Fak. Hukum

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha kecil dan menengah dibidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta dan faktor- faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha kecil menengah dibidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer adalah observasi, wawancara, kuisioner, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah kajian pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan teknik statistik Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha kecil dan menengah di bidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman tergolong rendah. Hal ini dikarenakan pengusaha yang mengetahui bahwa merek diatur di dalam UU No 15 Tahun 2001 hanya 4%, pengusaha yang memahami hal-hal yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 hanya 38%, pengusaha yang sudah mendaftarkan merek dagangnya hanya 30%, terdapat 53% pengusaha yang menganggap mendaftarkan merek itu penting, dan terdapat 50% pengusaha yang sudah memiliki merek dagang sendiri. Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha kecil dan menengah di bidang batik di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta adalah kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, budaya masyarakat di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta yang mempunyai rasa sungkan untuk mendaftarkan merek sendiri, dan rendahnya peran pemerintah.