Fakultas Hukum 2006 Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kematangan konsep pembangunan yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dalam konteks ini, maka penentuan skala prioritas berikut pembiayaan bidang-bidang pembangunan yang tepat sasaran selama kurun waktu sekurang-kurangnya satu tahun menjadi penting untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, kebijakan pengembangan instrumen pembiayaan melalui investasi menjadi sangat penting. Menurut Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan administrasi investasi merupakan kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan semangat demokrasi dan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, maka posisi masyarakat lokal harus dipandang sebagai subyek dan mitra utama dalam pembangunan, termasuk dalam hal kebijakan investasi tersebut. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat di daerah yang bersangkutan saja, akan tetapi juga untuk memperoleh pengawasan yang efektif dalam menunjang kebijakan otonomi daerah. Selain itu Penulisan Hukum ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam rangka meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam kerangka pengembangan investasi daerah tersebut, maka diperlukan paradigma, kebijakan, regulasi, dan kelembagaan birokrasi yang memadai agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Bertitik tolak dari hal tersebut, penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, Kabupaten Sragen dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkonfirmasi karena di daerah yang bersangkutan kelembagaan pelayanan birokrasi, termasuk dalam hal kebijakan investasi, telah berjalan dengan baik dan menerapkan model satu atap dengan tatanan yang responsif.
