Efektifitas kinerja komite anti dumping indonesia (KADI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia

Oleh :
Mila Hanifa - E0003232 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Komite Anti Dumping Indonsia (KADI) kepada pelaku bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Komite Anti Dumping Indonsia (KADI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia dan cara mengatasi masalah tersebut. Penulisan Hukum (Skripsi) ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengambil lokasi penelitian di Komite Anti Dumping Indonsia (KADI) yang beralamat di Departemen Perdagangan Gedung II Lantai 10 Jl. Ml. Ridwan Rais 5 Jakarta. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah untuk data primer dengan cara observasi dan wawancara serta pengumpulan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, artikel, maupun sumber sumber hukum tertulis lainnya yang dinutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Komite Anti Dumping Indonsia (KADI) kepada pelaku bisnis di Indonesia adalah berupa tindakan antidumping dengan pengenaan bea masuk antidumping dan antisubsidi dengan pengenaan bea masuk imbalan. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KADI serta solusinya yaitu kelembagaan dan prosedur penyelidikan antidumping belum ada solusi yang riil karena KADI masih berada di bawah Perdagangan, anggota KADI sebagai administrator hukum antidumping diatasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari anggota KADI, komunitas dunia usaha (pelaku bisnis) diatasi dengan peningkatan sosialisasi hukum antidumping oleh KADI, peraturan perundang-undangan antidumping diatasi dengan KADI mengusulkan dan mengajukan rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang antidumping, dan substansi hukum antidumping diatasi dengan KADI berusaha untuk lebih memahami pengertian-pengertian terkait dengan dumping yang terdapat dalam peraturan perundangan. Implikasi teoritis Penulisan Hukum (Skripsi) adalah harus dibuat Undang-undang secara khusus tentang antidumping dan antisubsidi, implikasi praktisnya adalah hasil penulisan hukum ini dapat dipakai sebagai rujukan oleh KADI untuk memeperbaiki kinerjanya. Kata kunci: efektifitas, KADI, perlindungan hukum, pelaku bisnis BAB I