Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)

Oleh :
Rahadiyan Prasana Putra - S4209076 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi selama ini menerapkan sistem pendekatan incremental dan line item. Penerapan dari pendekatan tersebut mengakibatkan ditemukannya pengalokasian dana yang tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya overfinancing dan underfinancing dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penyusunan APBD berbasis kinerja menjadi sebuah keharusan di daerah, karena dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan belanja rata-rata dengan model regresi linier sederhana Analisis Standar Belanja (ASB), menghitung nilai minimum dan maksimum anggaran belanja, serta menghitung prosentase alokasi belanja pada masing-masing objek belanja. Berdasarkan analisa data dan pembahasan diperoleh persamaan regresi linier sederhana dengan ASB untuk anggaran belanja : Y = 9.417.170,19 + X dimana Y adalah total anggaran, sedangkan X adalah cost driver. nilai minimum dan maksimum belanja kegiatan forum komunikasi atau koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun anggaran 2010 dari model regresi untuk masing-masing kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai berikut : belanja rata-rata sebesar Rp. 70.000.000,00 belanja minimum sebesar 59.371.325,70, dan belanja maksimum sebesar 80.628.674,30. Berdasarkan prosentase alokasi belanja dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangungan Kabupaten Ngawi, dapat diketahui 40% pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi underfinance, 20% wajar dan 40% lagi overfinance. Kata Kunci : Analisis Standar Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah