Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (studi analisis putusan hakim pengadilan negeri surakarta terhadap tindak pidana korupsi)

Oleh :
Heri Sugiarto - E1102024 - Fak. Hukum

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif bersifat empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, membaca putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta, mempelajari buku literatur tentang perundang-undangan, dan menelaah informasi yang relevan dari cyber media. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja putusan tersebut sebatas memenuhi pidana minimal dari ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi teoretis penelitian ini adalah memberikan dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana dan mempraktekkannya di lapangan. Sedang manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta serta Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak dalam pelaksanaan tugas menangani pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Surakarta sesuai dengan UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.