Kinerja badan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (bapermas p3akb) kota surakarta dalam implementasi program pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rtlh)

Oleh :
Muhammad Alwi Jatmiko - D0107079 - Fak. ISIP

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Surakarta adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan/lingkungan yang sehat serta layak huni. Pemerintah Kota Surakata mentargetkan pada tahun 2010 Kota Surakarta bebas dari rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) dalam implementasi program pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan trianggulasi sumber/trianggulasi data. Selain itu, data tersebut dianalisa dengan menggunakan model analisa data interaktif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kota Surakarta dalam implementasi program pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni dengan menggunakan dua indikator yaitu efektivitas dan daya tanggap secara umum terukur cukup baik. Daya tanggap (responsivitas) Bapermas P3AKB Kota Surakarta dalam program pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni dibuktikan dari sikap responsif dalam menerima dengan terbuka masukan dan keluhan dari masyarakat secara langsung. Namun masih ada kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kepanitiaan tingkat kota belum seluruhnya berperan pada setiap program yang dilaksanakan oleh panitia tingkat kelurahan dan kelompok kerja penerima bantuan. Kata kunci : kinerja organisasi, implementasi kebijakan, RTLH, pemberdayaan masyarakat.