Abstrak
Resolusi Konflik Berbasis Community Governance (Studi Deskriptif Kualitatif di Kawasan Pasar Klewer Kota Surakarta)
Oleh :
Kusnia Ratih Aprilia Safitri - D0108075 - Fak. ISIP
Konflik di kawasan pasar Klewer merupakan konflik yang terjadi antara
PKL bermobil dengan pedagang di kawasan Pasar Klewer. Konflik ini terjadi
akibat adanya perebutan sumber daya yang terbatas yaitu konsumen atau pembeli
di kawasan Pasar Klewer. Konflik ini bermula ketika PKL bermobil yang
merupakan distributor barang di Pasar Klewer maupun Pasar Cinderamata ikut
melayani pembeli secara langsung. PKL bermobil yang berasal dari Pekalongan,
Jepara, Kudus dan Pemalang ini menggunakan area parkir pasar Cinderamata
untuk berjualan. Hal ini memicu protes keras yang dilakukan oleh pedagng pasar
Klewer dan pedagang pasar Cinderamata. Berbagai upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surakarta seperti penertiban, pemasangan spanduk dan
pemberian surat edaran yang berisi larangan berjualan bagi PKL bermobil belum
membuahkan hasil yang signifikan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk
melakukan penelitian mengenai penerapan resolusi konflik berbasis community
governance dalam penyelesaian konflik antara PKL bermobil dengan pedagang di
kawasan pasar Klewer serta untuk mengkaji faktor-faktor penghambat dalam
penerapan resolusi konflik berbasis community governance.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan
teknik pengumpulan sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, metode dokumenter dan
metode penulusuran data online. Teknik analisis data dengan cara analisa data
efektif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, validitas data yang
digunakan adalah triangulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan resolusi konflik
berbasis community governance tidak dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
konflik di kawasan Pasar Klewer. Hal ini dikarenakan: (1) Adanya prinsip yang
dipegang teguh oleh HPPK, HPTPPK dan komunitas PKL bermobil untuk tidak
mau bekerjasama dan bernegosiasi untuk mencari solusi terbaik dan dapat
diterima oleh kedua belah pihak. (2) Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh
HPPK, HPTPPK dan komunitas PKL bermobil yaitu keterbatasan dalam hal
power, kekuasaan dan sumber daya. (3) Kecenderungan anggota organisasi yang
lebih suka mengelompok, seperti yang dialami oleh HPPK dan komunitas PKL
bermobil.