;

Abstrak


Pengaruh pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, likuiditas, struktur utang, pajak, dan real estate terhadap dana perimbangan pemerintah daerah di Indonesia


Oleh :
Gatot Malady - S4307070 - Sekolah Pascasarjana

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, likuiditas, struktur utang, pajak, dan real estate terhadap dana perimbangan pemerintah daerah di Indonesia. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah dan dipublikasikan melalui website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) www.bpk.go.id pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling method dan diperoleh 78 laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program software komputer untuk statistik SPSS for Windows 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel pengeluaran per kapita (PgKAP), real estate (RE), dan pajak (PJ) berpengaruh positif terhadap jumlah dana perimbangan (DP) pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu untuk variabel pendapatan per kapita (PnKAP), likuiditas (LK), dan struktur utang (STU) tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan pemerintah daerah. Variabel pengeluaran per kapita (PgKAP), real estate (RE), dan pajak (PJ) mempunyai tanda koefisien positif sehingga peningkatan jumlah pengeluaran per kapita (PgKAP), real estate (RE), dan pajak (PJ) menyebabkan peningkatan jumlah dana perimbangan pemerintah. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hal variabel independen, data, dan sampel yang digunakan. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan pada penelitian berikutnya untuk menambah variabel independen lain seperti status daerah, kondisi geografis, luas wilayah dan lain sebagainya yang diduga berpengaruh terhadap dana perimbangan pemerintah daerah dan menambah sampel tidak hanya pemerintah propinsi tetapi juga pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kata Kunci: laporan keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan, pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, likuiditas, struktur utang, pajak, dan real estate.