Partai Persatuan Pembangunan dalam perkembangan politik di Surakarta (1973-1998)

Oleh :
Mahari Dwi Aryati - K4408035 - Fak. KIP

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui gabungan ideologi politik dalam Partai Persatuan Pembangunan di Surakarta tahun 1973-1998, dan (2) mengetahui lebih luas mengenai partisipasi politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Perkembangan Politik di Surakarta tahun 1973-1998. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan berupa surat kabar, buku-buku, dan majalah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan ketajaman dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian dengan melalui empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (a) Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang terbentuk atas kondisi yang tercipta dari proses penyederhanaan dan pelemahan peranan partai sebagai tujuan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam memperbesar pengaruhnya. PPP dibentuk pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, Perti, dan PSII. PPP Surakarta sebagai kekuatan politik Islam semenjak fusi partai mengalami pasang surut, dan dipimpin oleh tiga periode kepemimpinan yaitu H. Abdillah Muslich (1973-1990), H. Nuryasman Illyas (1990-1995) dan H. Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe (1995-2000), (b) Potret perkembangan dan kehidupan PPP di Surakarta selama masa Orde Baru (1973-1998) diwarnai dengan perimbangan perolehan suara pada tiap putaran pemilu dan pola kepemimpinan yang diterapkan dari periode ke periode. Perkembangan PPP Surakarta diwarnai dengan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan PPP sebagai organisasi sosial politik di Surakarta. Permasalahan-permasalan internal terkait gabungan ideologi yang melanda partai itu di tingkat kepengurusan pusat, ternyata tidak dialami oleh para pengurus DPC PPP Surakarta. Masalah lain yang berkembang adalah partisipasi masyarakat Surakarta sebagai pendukung PPP. Partisipasi masyarakat Surakarta terhadap PPP dapat dipetakan dengan melihat karakteristik wilayah Surakarta yang didasarkan atas penyebaran penduduk menurut etnis, agama, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan The objectives of research are: (1) to find out the political ideology combination in Partai Persatuan Pembangunan (Development Unity Party) in Surakarta in 1973-1998 and (2) to find out the political participation of Partai Persatuan Pembangunan in political development in 1973-1998. This study employed a historical method. The data source used was newspaper, books, and magazine. Data collection techniques using literature study. Analysis using techniques of historical analysis, that analysis which put the sharpness in processing a data history. With research procedures through four stages which include: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the result of research, it could be concluded that: (a) Partai Persatuan Pembangunan is the party built on the condition created from the narrowing and attenuating process of party’s role as the objective of New Order’s government policy in expanding their domination. PPP had been founded on January 5, 1993 as the fusion of four Islamic parties: NU, Parmusi, Perti, and PSII. PPP of Surakarta as the Islamic political power since experienced the rise and fall, in three leadership periods of H. Abdillah Muslich (1973-1990), H. Nuryasman Illyas (1990-1995), and H. Murdrick Setiawan Malkan Sangidoe (1995-2000), (b) Portrait of PPP development and life in Surakarta during New Order time (1973-1998) was colored by the balanced vote gaining in each election turn and the leadership applied from one period to another. The development of Surakarta PPP was colored by various events relevant to PPP as a social political organization in Surakarta. The internal problems related to ideology combination befalling the party at central leadership level, in fact did not befall the administrators of Surakarta PPP’s DPC (Branch Leadership Council). Another problem developing was that the participation of Surakarta people as the PPP proponents. The participation of Surakarta people in PPP could be mapped by seeing the characteristics of Surakarta area based on the demographic distribution by ethnic, religion, livelihood, and education level.