Abstrak


Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Insentif Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta


Oleh :
Septian Cahyo Susilo - D.0109078 - Fak. ISIP

Kota Surakarta merupakan salah satu pilot project Kota Layak Anak. Dalam rangka mewujudkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Surakarta mengadakan program Kartu Insentif Anak (KIA). Program tersebut dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak – hak anak (0-18 tahun). Selain itu KIA juga sebagai kartu identitas, dan kartu yang memberikan fasilitas diskon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Insentif Anak dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan skema model analisis interaktif yang terdiri dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Insentif Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan juklak juknis program KIA. Walaupun beberapa hal masih perlu dibenahi, yaitu monitoring dan evaluasi masih sulit dilakukan, serta fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Namun, penerbitan KIA telah dilaksanakan dengan baik, pelayanan dinas kepada masyarakat juga tidak berbelit - belit, sosialisasi telah dilakukan dinas dengan baik, dan kerjasama pemberian diskon telah dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan stakeholder. Jadi, secara keseluruhan dinas telah memenuhi prinsip kepatuhan (Ripley). Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KIA, yaitu faktor komunikasi yang masih terhambat pada distribusi informasi kepada masyarakat dan pertemuan dengan stakeholder hanya 1 tahun sekali, sumber daya manusia yang kurang dan sarana prasarana yang belum terpenuhi, dukungan publik yang masih kurang mendukung terhadap program, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait kondisi finansial, dan masih terbatasnya masyarakat dalam membuka sosialisasi menggunakan teknologi web dinas.