Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Syahbandar Dalam Perizinan Pelayaran Menggunakan Kapal Asing Sebagai Wujud Penerapan Asas Cabotage Di Indonesia

Oleh :
Rohmadi - E0008427 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Syahbandar dalam prosedur perizinan pelayaran menggunakan kapal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan masalah perizinan penggunaan Kapal Asing di Indonesia dikaitkan dengan asas cabotage. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif dengan pendekatan undang- undang. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka.Analisis data dicari dengan penalaran deduktif. Peran Syahbandar adalah sebagai pelaksana administrator pelabuhan melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan pelayaran yaitu menentukan boleh atau tidaknya kapal bertolak dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya di perairan Indonesia. Syahbandar berwenang untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang wajib dimiliki oleh pengguna kapal baik nasional maupun kapal asing sebelum memulai pelayaran. Perizinan penggunaan kapal asing diberikan oleh Menteri Perhubungan melalui kewenangan Syahbandar dengan ketentuan kapal asing tersebut harus memenuhi persyaratan,dan tata cara pemberian izin penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri yang diterbitkan oleh syahbandar dan harus diwakili oleh keagenan kapal laut nasional dalam pengoperasiannya. Hal ini merupakan wujud penerapan asas cabotage bahwa kapal asing diberikan izin berlayar diwilayah perairan Indonesia sepanjang kegiatan lain yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang dan pengoperasianya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.