Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Daerah Induk Dan Daerah Otonom Baru Setelah Pemekaran

Oleh :
Febrianita Winda Hapsari - F1311042 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerahantara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode satu tahun, dua tahun, tiga tahun dan empat tahun setelah pemekaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pemerataan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara daerah induk dan daerah otonom baru. Untuk tujuan tersebut penelitian ini menggunakan 77 pemerintah daerah dari tahun 2007-2009 yang terdapat di Depdagri yang dipilih berdasar kriteria tertentu. Dalam pengujian data, variabel yang digunakan adalah rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio pengelolaan belanja, rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja operasi. Penelitian ini menggunakan uji beda t-test danMann-Whitney. Pengujian data dilakukan meliputi statistic deskriptif dan uji normalitas untuk menentukan jenis uji beda yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil pengujian t-test dan Mann-Whitney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio efisiensi antara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode satu, dua dan tiga tahun setelah pemekaran. Sementara itu, pada periode empat tahun setelah pemekaran tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan rasio kemandirian antara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode satu, dua, tiga dan empat tahun setelah pemekaran. Terdapat perbedaan rasio pengelolaan belanja antara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode satu, dua dan tiga tahun setelah pemekaran. Sementaraitu, pada periode empat tahun setelah pemekaran tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi antara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode satu, dua dan tiga tahun setelah pemekaran. Sementaraitu, pada periode empat tahun setelah pemekaran tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan rasio belanja operasi antara daerah induk dan daerah otonom baru pada periode dua dan empat tahun setelah pemekaran. Sementaraitu, pada periode satu dan tiga tahun setelah pemekaran tidak terdapat perbedaan. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan, yaitu data LKPD yang digunakan untuk pengujian variable tidak mencakup semua LKPD dari pemerintah daerah yang mengalami pemekaran dan hanya menggunakan lima variabel, yaitu rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio pengelolaan belanja, rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja operasi. Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Efisiensi, Kemandirian, Pengelolaan Belanja, Derajat Desentralisasi dan Belanja Operasi.