Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2008 dan 2010)

Oleh :
Rudy Hartanto - F1311081 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran pemerintah daerah, penduduk, belanja pegawai, pendapatan pajak daerah, dan Human Develompent Index (HDI) di setiap pemerintah daerah. Sedangkan untuk tingkat korupsi, dalam penelitian ini digunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan data dari Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia/MA RI). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 dan tahun 2011. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda serta menggunakan pengujian analisis sensitivitas untuk Tujuan dari penggunaan analisis sensitifitas ini adalah untuk memperoleh tingkat keyakinan yang cukup bagi peneliti dalam menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Penelitian ini menganalisis 72 pemerintah daerah untuk regresi berganda menggunakan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sedangkan untuk analisis sensitivitas dengan data korupsi dari MA RI menggunakan 200 pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang menggunakan pengukuran IPK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk dan pendapatan pajak daerah. Pengukuran analisis sensitivitas berdasarkan data yang diperoleh dari MA RI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel bebasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengukuran korupsi tidak hanya terbatas pada sidang kasus korupsinya saja, akan tetapi banyak faktor yang kompleks yang mungkin bisa melandasinya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah.