Efektivitas birokrasi penegakan hukum administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (studi kasus di provinsi jawa tengah)

Oleh :
Karlina Diah Kusumowati - E0008375 - Fak. Hukum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas birokrasi penegakan hukum administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah) yang berada dibawah pengelolaan birokrasi yang terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pengolahan perkebunan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban perkebunan besar, kendala yang dihadapi dalam rangka pengawasan, penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris bersifat deskripstif, mempelajari gejala hukum dengan menganalisa mengenai efektivitas birokrasi penegakan hukum adminitrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara untuk memperoleh data primer yang valid dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti dan studi kepustakaan sebagai alat yang digunakan melalui data tertulis dengan jalan mempelajari bahan-bahan berkaitan dengan materi. Teknis analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan dengan berikut: Kesatu pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan belum efektif dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan No. 07 /Permentan/OT.140/2/2009. Kedua pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap perusahaan perkebunan belum efektiv dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010. Ketiga kendala yang dihadapi oleh birokrasi dengan adanya pemberian ijin lahan dan pembebasan lahan, peraturan yang tidak tepat dan adanya tumpah tindih, pengawasan yang lemah dan adanya dukungan publik pada pembentukan lembaga organis. Kata kunci: Disbun, Perkebunan, Perizinan, Pengawasan, Pembinaan. BPN, Penertiban Tanah Terlantar.