Pola Komunikasi Di Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Di Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dengan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Desa Di Kelurahan Tepisari, Kabupaten

Oleh :
Yogo D Nugroho - D1210084 - Fak. ISIP

Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan hakekat pembangunan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan dari pemerintahan itu sendiri hanyalah berfungsi sebagai pemberi bantuan dan bimbingan, sehingga pembangunan desa bisa mereka tentukan sendiri. Proses seperti inilah yang pada dasarnya diharapkan oleh masyarakat agar tercipta pembangunan yang sesuai kebutuhan mereka. Karena perencanaan pembangunan desa pada dasarnya dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintahan desa. Peran BPD sebagai wadah resmi yang mewakili aspirasi masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. BPD diharapkan memainkan peran untuk kepentingan masyarakat yang kemudian dibawa dan diformulasikan menjadi kebijakan publik ditingkat desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol terhadap pemerintah desa. Dalam konteks good govermance, pendekatan kemitraan lebih relevan ketimbang pendekatan konfrontatif yang memungkinkan terjadi kesejajaran antara pemerintah desa dan BPD tanpa harus mengurangi makna kontrol BPD. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi mendalam, dimana dengan menggunakan metode wawancara penulis berharap memperoleh data yang lengkap dari informannya langsung. Dalam penelitian di BPD dapat disimpulkan pola komunikasi yang paling sering digunakan adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, model komunikasi ini dianggap paling efektif karena bersifat dua arah sehingga tercipta timbal balik sesuai dengan harapan BPD mengenai pembangunan desa.