Implementasi program one village one product (ovop) dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (umkm) (Studi Kasus di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)

Oleh :
Fahmi Syaefuddin - D0108131 - Fak. ISIP

Program One Village One Product (OVOP) merupakan kebijakan untuk memberdayakan potensi ekonomi di daerah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di Kampung Wisata Batik Kauman (KWBK) Kota Surakarta, pelaksanaannya mendasarkan pada Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan Melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP) Berbasis Koperasi di Jawa Tengah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program OVOP di KWBK. Penelitian ini dilakukan di Kauman, merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Implementasi program OVOP di KWBK masih berada pada tahap input yang meliputi penyerapan SDM yang kompeten, penyediaan bahan baku dan permodalan. Ketiga keperluan tersebut masih pada tahap awal proses implementasi program OVOP, dimana sebagian besar sudah memenuhi kebutuhan. Penyerapan SDM kompeten telah diupayakan dengan pelatihan dan melalui pembentukan Bussines Develeopment Services (BDS). Penyediaan bahan baku dibantu oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menyediakan bahan baku yang bersifat hibah serta upaya mendirikan unit pengadaan bahan baku. Permodalan diupayakan melakukan kerjasama dengan bank agar mendapat kredit bunga rendah serta bantuan berupa hibah dan lainnya. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program OVOP. Faktor pendukung diantaranya faktor komunikasi yang telah terjalin baik secara formal maupaun informal antar pemangku kepentingan. Faktor sumber daya yang meliputi banyak kebutuhan, sebagian besar telah memenuhi keperluan yang mendukung proses implementasi. Sedangkan faktor penghambat terletak pada struktur birokrasi yang terkendala dengan belum adanya Standard Operatring Procedure (SOP) bagi pelaksana kebijakan sehingga bisa menghambat implementasi program OVOP. Kata Kunci : Implementasi, Program OVOP