Abstrak
Pertanggungjawaban Kesatuan Pengamanan Rutan Dalam Penanggulangan Konflik Warga Binaan Rutan Klas I Surakarta
Oleh :
Ita Puspita Sari - D0109049 - Fak. ISIP
Pertanggungjawaban birokrasi public digunakan sebagai perwujudan control
terhadap perilaku para administrator public. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pertanggungjawaban Kesatuan Pengamanan Rutan Klas I Surakarta
dalam melaksanaan penanggulangan konflik penghuni dilihat dari enam indikator
pertanggungjawaban, yaitu 1)responsivitas, 2)keadilan, 3)responsibilitas,
4)akuntabilitas, 5)kualitas pelayanan dan 6)diskresi. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan
data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling.
Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Validitas data dilakukan dengan triangulasi data sumber. Teknik analisis data
menggunakan model analisis interaktif dengan melakukan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, indikator yang responsivitas ditunjukkan
dengan pengenalan kebutuhan wargabinaan, pengembangan program, dan daya
tanggap yang sudah dilakukan dengan baik tetapi masih kurang dalam penyediaan
sarana kritik dan saran bagi wargabinaan dan masyarakat/ LSM. Indikator
keadilan ditunjukkan dengan sudah adanya responsive gender namun masih
kurang adil terhadap penghuni anak. Indikator responsibilitas ditunjukkan dengan
kurang kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku. Indikator
akuntabilitas ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap atasan yang diwujudkan.
Namun pertanggungjawaban terhadap masyarakat maksimal belum dilakukan,
hanya sebatas pelaksanaan sosialisasi dan pencegahan. Indikator kualitas
pelayanan dinilai masih kurang dengan minimnya sumberdaya yang ada. Dan
indikator diskresi yang menunjukan pertanggungjawaban yang baik karena
pimpinan dengan cepat mengambil keputusan untuk segera melakukan
penanggulangan konflik warga binaan.
Faktor pendukung Kesatuan Pengamanan Rutan yaitu daya tanggap petugas
terhadap situasi dan kondisi warga binaan dan rasa senasip sepenanggungan yang
ada diantara penghuni; faktor penghambat Kesatuan Pengamanan Rutan yakni
minimnya jumlah petugas dan fasilitas, adanya petugas yang mem-back up warga
binaan, mental penghuni dan adanya dendam bawaan penghuni. Kesimpulan
penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Kesatuan Pengamanan
Rutan dalam melaksanakan penanggulangan konflik kurang baik, hal ini
dikarenakan dari enam indikator yang digunakan empat indikator yaitu
responsivitas, keadilan, responsibilitas dan kualitas pelayanan dinilai masih
kurang baik, sedangkan dua indikator lain yaitu akuntabilitas dan diskresi
dinyatakan cukup baik.
Keywords: Rutan Klas I Surakarta, pertanggungjawaban birokrasi,
penanggulangan konflik, faktor penyebab